Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melakukan rapat kordinasi di kantor dinas perhubungan jatim bersama seluruh UPT di bawahnya.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Penyekatan mobilisasi masyarakat selama masa mudik lebaran Idul Fitri 1442 H telah diberlakukan sejak 6 Mei hingga berakhir kemarin, Senin (17/5). Kendati telah rampung, masyarakat bukan berarti bebas melakukan perjalanan ke luar kota atau provinsi. Sebab, pengetatan masih terus berjalan sesuai addendum Satgas Codi-19 Nomor 13 tahun 2021.
Pengetatan lanjutan pasca masa penyekatan mudik lebaran tersebut berlangsung mulai hari ini,Selasa (18/5) hingga 24 Mei mendatang. Aturan terkait penggunaan antigen sebagai syarat menggunakan transportasi publik tetap berlaku maksimal 1 x 24 jam.
Pada hari terakhir masa penyekatan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyempatkan diri melakukan rapat kordinasi di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim Bersama seluruh UPT di bawahnya. “Ini hari terakhir untuk larangan mudik. Maka saya sengaja melakukan monitoring di Kantor Dishub Jatim supaya terkoneksi dengan 14 UPT seperti terminal, bandara Abdurahman Saleh maupun Pelabuhan di Kalianget, Ketapang, Jangkar dan Paciran,” ujar Khofifah kemarin.
Menurut Khofifah, monitoring ini merupakan bagian penting untuk melakukan mitigasi ke depan setelah dilakukan penyekatan selama 12 hari terakhir. Sebab, mulai hari ini sudah tidak ada lagi larangan kendaraan antar provinsi untuk beroperasi. Kendati demikian, pengetatatan harus tetap dilakukan sehingga stok antigen atau genose di masing-masing titik harus dipastikan siap.
“Ini menjadi penting untuk menjaga pengendalian Covid-19 agar tetap terjaga. Maka bagi mereka yang berada di titik banyak interaksi yang terus menerus supaya menghindari kemungkinan potensi kerumunan,” ungkap gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Monitoring yang dilakukan di Dishub Jatim, lanjut Khofifah juga perlu untuk memastikan jadwalnya transportasi publik beroperasi. Misalnya di Abdurahman Saleh sejak tanggal 6 sampai kemarin hanya ada jadwal pada tanggal 9. Tetapi mulai hari ini, sudah ada tiga penerbangan.
“Besok armada antar provinsi sudah mulai masuk, kemudian kapal semakin banyak yang mulai beroperasi. Dalam posisi seperti ini, dinas kesehatan harus menyatu dengan gerak dinas perhubungan. Jadi hulunya klir hilirnya juga klir,” tegas Khofifah.
Khofifah berharap, ada kesiapsiagaan yang berseiring antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Kesehatan. “Begitu juga di Dinas Tenaga Kerja saya akan memastikan terkait PMI (Pekerja Migran Indonesia). Jadi penyekatan yang terdapat di delapan titik utama terkonfirmasi ada 38 yang positif dan SOP-nya mereka harus dirujuk ke rumah sakit terdekat,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menambahkan, sampai 16 Mei tercatat berdasarkan data Dirlantas Polda Jatim sebanyak 55.614 kendaraan yang diputar balik di sembilan titik sekat utama. Yaitu delapan perbatasan Jatim dengan Jawa Tengah dan satu titik sekat Jatim dengan Bali. “JUmlah itu termasuk yang diputarbalik di 20 titik sekat di kabupaten/kota se Jatim serta di 45 exit tol se Jatim,” ujar Nyono.
Terkait pengetatan, Nyono Kembali menegaskan, addendum satgas Covid-19 nasional terdapat tiga skema, yakni pengetatan, penyekatan dan pengetatan lagi. Penyekatan 24 April – 5 Mei, kemudian penyekatan 6 – 17 Mei, dan terdapat pengetatan Kembali mulai 18 – 24 Mei.
Setelah larangan mudik, transportasi publik memang jalan seperti biasa, tetapi pengetatan tetap berlaku. Misalnya hasil rapid antigen yang tadinya sebelum pengetatan berlaku 2 x 24 jam masih tetap menggunakan ketentuan 1 x 24 jam.
“Setelah larangan mudik ini pengetatan Kembali, tetapi tidak ada putar balik. Saat penyekatan itu, kita membatasi 40 persen dari jumlah kendaraan yang beroperasi sekarang sudah normal lagi,”pungkas Nyono. [tam]
