Kota Batu, Bhirawa
Para penegak hukum dan penyelenggara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 Kota Batu, dituntut untuk memperbaiki kualitas penyelenggaran pemungutan suara. Tuntutan ini diterima setelah mereka mengikuti teleconference atau video konferensi bersama Kapolda Jawa Timur yang digelar di Mapolresta Batu, Selasa (10/6).
“Dalam teleconference ini, kita telah mendapatkan beberapa evaluasi dari penyelenggaran pemilihan legislative (pileg) kemarin. Dari evaluasi tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan dituntut untuk diperbaiki,” ujar Kapolresta Batu, AKBP Windiyanto Pratomo, Selasa (10/6). Selain kepolisian, dalam teleconference ini juga diikuti oleh pengak hukum dari kejaksaan, komisioner KPU, panwaslu, dan DPRD.
Kapolresta menjelaskan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah, distribusi dan pengamanan logistic pemilu, pengamanan dan kenyamanan selama pemungutan suara berlangsung, hingga kesuksesa/ kelancaran penghitungan suara. Artinya, diharapkan nanti tidak ada/ tidak terjadi kecurangan akibat adanya rekayasa hasil penghitungan suara. “Dengan kesuksesan ini diharapkan tidak ada pemungutan suara ulang akibat adanya tindak kecurangan tersebut,” tambah Windiyanto.
Khusus pengamanan Pilpres di Kota Batu, katanya, pihaknya telah menyiapkan 480 personel yang siap diterjunkan. Dan sebagai sebuah Kota Wisata, khusus di Kota Batu akan lebih sering melakukan cipta kondisi dan razia. Adapun razia ini dilakukan di pintu-pintu masuk/ perbatasan Kota Batu. Razia ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pihak/ pendatang yang mencurigakan dengan berpura menjadi wisatawan.
Sejak masa kampanye dimulai, polres telah menyelenggarakan razia pendatang tersebut. Hal ini akan terus dilakukan hingga masa pemungutan suara, dan penghitungan suara. Dan bukan tidak mungkin razia ini akan terus dilakukan meskipun pemungutan suara pilpres telah selesai.
Bagaimana untuk pelaksanaan kampanye agar bisa berjalan aman? Orang nomor satu di Mapolresta Batu ini akan segera melakukan kordinasi dengan penyelenggara pilpres. Baik itu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), hingga Panitia Pengawas (Panwas). Untuk itu ia berharap KPUD segera menyerahkan jadwal kampanye masing-masing calon presiden (capres) yang hingga saat ini belum diterimanya.
Saat hal ini dikonfirmasi ke KPUD, mereka membenarkan jika belum menyerahkan jadwal kampanye pilpres ke kepolisian. Karena khusus untuk pilpres, jadwal kampanye dibuat langsung oleh KPU Pusat, dan didistribusikan ke masing-masing daerah.
“Hingga saat ini kami (KPUD Batu-red) juga belum mendapatkan jadwal kampanye dari KPU Pusat. Dan ketika jadwal tersebut telah kami terima, kami juga akan langsung memberikannya ke kepolisian,” ujar Komisioner KPUD, Supriyanto.
Adapun untuk lokasi terlarang untuk kampanye pilpres di Kota Batu, katanya, tidak ada perubahan (tidak berbeda) dengan masa Pileg kemarin. Begitu juga terkait hal-hal yang dinilai sebagai pelanggaran kampanye juga tidak mengalami perubahan. [nas]
Keterangan Foto: Para penegak hukum, penyelenggara Pemilu, Panwas, dan legislative saat mengikuti teleconference di Mapolresta Batu, Selasa (10/6). [nas/bhirawa]
