Penyelesaian Korupsi di Indonesia

Oleh:
Titik Kusminarwati,S.Pd
Guru IPA SMP N 6 Kota Mojokerto 

Masyarakat dibuat terkaget-kaget dengan penangkapan 41 anggota DPRD kota Malang pada bulan September ini, sebagai tersangka suap dan gratifikasi . Penangkapan ini dapat dikayakan sebagai lonceng keras bahwa korupsi merupakan suatu penyakit yang kronis. Bagi sebagian orang bisa jadi peristiwa seperti itu seakan-akan hal biasa,lumrah karena seringnya kasus korupsi menjerat para pejabat negara.
Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa dengan menyalahgunakan ,wewenang kekuasan oleh pejabat Negara maupun pegawai Negara. Anggota DPRD merupakan orang-orang pilihan yang di pilih rakyat untuk mewakili aspirasi mereka, bukan untuk korupsi. Pemberantasan korupsi puntidak pernah berhenti di laksanakan. Sejak berdiri 12 tahun lalu,hingga detik ini Komisi Pemberantasan Korupsi seperti tak berhenti menangkap pejabat pelaku korupsi di Indonesia. Tak pandang bulu, mulai dari ketua lembaga negara, pimpinan partai, anggota legislatif, menteri, gubernur, bupati, hingga petinggi lembaga penegak hukum. Namun, mengapa korupsi tidak pernah surut di negeri ini.. Terbukti meski sudah banyak kasus korrupsi yang terungkap dan di jatuhkan sanksi, namun korupsi bukanya berkurang dan berhenti, tapi justru selalu muncul silih berganti dengan berbagai bentuk dan modusnya.
Keganasan KPK dalam menjerat “orang-orang kuat” seharusnya dapat menciptakan efek jera dan efek gentar. Harapannya, korupsi terkikis sedikit demi sedikit di negeri ini. Namun fakta menunjukan, siapapun bisa melihat bahwa tindak lanjut penanganan korupsi itu kadang jauh dari makna “adil” dan “menjerakan”. Artinya Sering masyarakat di perlihatkan dengan vonis hukuman yang tidak adil, misal mencuri 3 buah coklat di hukum 3 bulan, sementara yang mencuri 50 ribu dolar AS di hukum 8 tahun penjara. Sepanjang tahun 2017 saja terdapat 1.028, kasus korupsi yang berhasil di tangani oleh polri . (News.detik.com)
Memang di alam demokrasi saat ini, perilaku korupsi adalah hal yang wajar. Sistem demokrasi pemilihan langsung yang menguras dana besar memang tidak dipungkiri merupakan salah satu alasannya. Bagi calon legislative, perlu ratusan hingga miliaran rupiah jika ingin terpilih, padahal total gaji resminya selama satu periode tidak bisa menutup dana yang telah ia keluarkan.Padahal total gaji resminya selama satu periode tidak akan pernah cukup untuk menutupi dana politiknya. Lalu dari mana mereka mendapatkan dana tersebut? Kalau bukan dengan cara menyelewngkan jabatan, atau mnggunakan uang Negara atau rakyat, mereka membutuhkan sponsor yang bisa mendanai kebutuhan dana politiknya. Sponsorpun tidak gratis, pasti dengan imbalan..Di bawah ini penawaran solusi yang bisa di praktikan untuk memberantas/mengurangi korupsi.
Pertama,Sistem penggajian yang layak. Aparat negara akan bekerja dengan baik jika gaji dan tunjangan mereka mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Rasul dalam hadits riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan dise-diakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendak-nya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi…”Solusi ini sepertinya sudah di terapkan di negeri ini. Namun korupsi tetap marak.
Kedua,Larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di bela-kangnya. Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR. Imam Ahmad).
Ketiga,Perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena korupsi. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua keka-yaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara.
Keempat,Teladan para pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan taqwanya, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan takut kepada Allah. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.
Kelima,Hukuman setimpal. Hukuman berfungsi sebagai pencegah (zawajir), sehingga membuat orang jera dan “kapok” melakukan korupsi. Tindak pidana korupsi termasuk pidana ta’zir, dalam artian jenis hukum yang diberikan kepada koruptor diserahkan kepada yang berwenang dan harus mengacu pada Maqashid Syari’ah sehingga dapat memberi pelajaran kepada oran lain agar tidak berani melakukannya. Diantara bentuk-bentuk ta’zir adalah : 1. Hukuman peringatan, ancaman, teguran, deraan atau pukulan.2. Hukuman penjara3. Hukuman penyaliban.4. Hukuman mati.5. Hukuman pengasingan.6. Hukuman pencopotan jabatan.7. Hukuman penyitaan harta menurut keputusaan hakim
Keenam,Pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau meng-hilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Sementara masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat.Gagasan solusi di atas ada sebagian yang sudah dilaksanakan terutama poin pertama
Hari ini solusi Islam itu justru ditinggalkan dalam pemberantasan korupsi. Gaji pegawai negara rata-rata sudah layak. Namun praktik suap dan hadiah masih menjadi budaya. Demikian pula perhitungan kekayaan hanya administratif, tidak ada proses pembuktian terbalik.Sementara para pemimpin yang ada tidak memberikan keteladanan. Malah banyak yang jadi koruptor. Ini juga karena hukuman bagi koruptor ringan dan tak menjerakan. Masyarakat sebagian malah terlibat dalam budaya suap. Sehingga tetap saja korupsi sulit di hentikan, ibarat gunung es. Sedikit yang terlihat, yang tidak tampak jauh lebih banyak.
Inilah yang menjadikan korupsi seolah seperti lingkaran setan. Padahal, sebenarnya pangkal korupsi itu sendiri adalah tidak ada atau mimin nya peran agama (Islam) secara menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan.Saat nya mengintegrasikan aturan-aturan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh. Dan gagasan ini hanya bisa di laksanakan jika dan hanya jika negara mau mengganti sistem demokrasi ini dengan sistem Islam. Berani Ganti sistem???#

——– *** ——–

Rate this article!
Tags: