Foto: ilustrasi
Jember, Bhirawa
Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2016 masih sekitar 17 persen dari total anggaran sebesar Rp3,9 triliun.
“Hingga pertengahan Mei 2016, capaian penyerapan APBD Jember masih rendah yakni sekitar 17 persen, dan rendahnya realisasi anggaran karena belum cairnya dana desa dan masing-masing unit kerja belum mengajukan sesuai dengan rencananya,” kata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Jember Ita Puri Andayani usai rapat dengar pendapat di DPRD Jember, Jatim, Selasa (17/5).
Menurut dia, penyerapan APBD Jember tahun ini memang cukup rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya, karena seharusnya pada bulan Mei anggaran dapat terserap berkisar 20-25 persen.
“Sebenarnya tidak ada kendala dalam pencairan anggaran karena BPKA akan segera mencairkan anggaran, apabila ada permintaan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan,” tuturnya.
Ia menjelaskan beberapa penyebab rendahnya penyerapan anggaran di Jember karena masing-masing satuan unit kerja belum menyesuaiakan pencairan anggaran berdasarkan rencana yang sudah disusun.
“Kami sifatnya pasif, kalau SKPD belum mengajukan anggaran maka BPKA tidak bisa mencairkan anggaran untuk unit kerja yang bersangkutan. Kalau mereka mengajukan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana, maka akan ditolak,” katanya.
Terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi yang mengurangi anggaran di setiap kementerian menyebabkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kabupaten Jember juga berkurang.
“Kami sudah bisa menyesuaikan dengan aturan itu dan memang ada pengurangan DAK sebesar 10 persen oleh Kementerian Keuangan, namun sejauh ini tidak ada kendala dalam menindaklanjuti kebijakan itu,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni menyayangkan rendahnya penyerapan APBD Jember tahun 2016 karena hal tersebut berdampak pada pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Jember.
“Seharusnya pada pertengahan Mei 2016 bisa terserap hingga 25 persen, sehingga kami berharap sekuruh unit kerja meningkatkan penyerapan anggaran sesuai dengan komitmen awal penetapan APBD 2016 untuk memaksimalkan realisasi anggaran,” ucap politisi Partai Gerindra Jember itu.
Sejauh ini, lanjut dia, penyerapan anggaran yang minim tersebut hanya berada pada anggaran rutin seperti gaji pegawai, sedangkan untuk pembangunan dan pelayanan lainnya masih belum terserap secara optimal. [efi,ant]
