Kota Mojokerto, Bhirawa
Hingga memasuki Bulan Agustus pelaksanaan APBD tahun 2014, ternyata penyerapan APBD masih 31%. Kecilnya penyerapan APBD tahun 2014 ini, memunculkan penilaian negatif dari kalangan DPRD.
Badan Anggaran DPRD mengaku kecewa dengan kondisi ini, bahkan lembaga wakil rakyat ini menuding kinerja eksekutif lamban dan lemah dalam perencanaan.
Dewan menilai, berkaca pada tahun sebelumnya, realisasi proyek-proyek diakhir tahun cenderung menghasilkan kualitas yang buruk dan menjadikan mepetnya waktu sebagai alasan. ”Kami kuatir dan sejak jauh hari sudah mengingatkan rendahnya penyerapan APBD yang baru sekitar 31%. Ini tentu sangat buruk karena sudah memasuki Bulan Agustus,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) Legislatif Achmad Rusyad Maanfaluti, Selasa (12/8) kemarin.
Politisi PKB itu mengatakan, idealnya penyerapan anggaran sudah mencapai 51%. ”Karena sudah separuh jalan penyerapannya juga harusnya 50%. Terus selama ini ngapain saja mereka,” sesalnya.
Indikasi molornya APBD ini, lanjut ia, bisa dilihat dari lambatnya tahapan kerja eksekutif selama setahun. Karenanya, ia mengaku sanksi terhadap realisasi APBD. Sedikitnya tujuh item seperti KUA PPAS, PAK saja molor sampai sekarang belum dilaksanakan.
Keterangan yang sama diutarakan anggota Komisi II, Paulus Swasono Kukuh. ”Eksekutif harusnya bikin schedule pelaksanaan APBD. Berkaca jangan seperti tahun lalu proyek-proyek dikebut saat akhir tahun lalu sehingga kualitas proyeknya buruk. Seperti Alun-alun dan taman bermain Jalan Benteng Pancasila dan Pasar Kliwon. Ini nanti juga akan seperti itu,” kecamnya.
Meski menyadari ini pemerintahan baru, tapi ia mendesak agar walikota pro aktif menjalankan pemerintahannya. Ketua panitia anggaran Eksekutif yang juga Sekdakot Agus Nirbito tidak berada ditempat ketika dikonfirmasi terkait rendahnya penyerapan anggaran ini. [kar]
Keterangan Foto : Paulus Swasono Kukuh
