![Tim penyidik KPK sedang mengamankan berkas-berkas yang terindikasi dapat menjadi bukti korupsi yang menyeret Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman, Rabu (7/12). [ristika]](http://harianbhirawa.co.id/wp-content/uploads/2016/12/8-KPK-geledah-bupati-nganjuk.jpg)
Tim penyidik KPK sedang mengamankan berkas-berkas yang terindikasi dapat menjadi bukti korupsi yang menyeret Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman, Rabu (7/12). [ristika]
Nganjuk, Bhirawa
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi oleh Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman. Memasuki hari keempat, Kamis (8/12) kemarin, tim penyidik lembaga anti rasuah tersebut melanjutkan melakukan penggeledahan di Kantor DPRD Nganjuk dan sejumlah kantor SKPD Pemkab Nganjuk.
Adapun beberapa kantor SKPD yang digeledah adalah Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nganjuk. Diduga KPK masih terus melakukan pemeriksaan di sejumlah SKPD lain guna mengusut tuntas kasus korupsi di lingkup birokrasi pemerintahan Kabupaten Nganjuk.
Pantauan Harian Bhirawa, sejumlah lokasi yang digeledah KPK terlihat dijaga ketat oleh petugas kepolisian bersenjata laras panjang. Wartawan tidak diperbolehkan masuk dan hanya bisa mengambil gambar dari luar. Terlihat penyidik KPK melakukan wawancara terhadap beberapa pegawai dinas dan membongkar sejumlah berkas-berkas.
Kabid SMP/SMA Dikpora Kabupaten Nganjuk Drs Sujito usai penggeledahan KPK memberikan keterangan kepada media. Sujito mengungkapkan jika berkas yang diminta KPK merupakan berkas pengadaan dan proyek mulai 2008 hingga 2016. Namun saat disinggung apakah berkas yang diminta terkait proyek pembangunan, Sujito masih enggan untuk memberikan penjelasan. “Rekapan berkas yang diminta mulai 2008 sampai sekarang,” ujar Sujito singkat.
Senada dengan Sujito, Kepala Dinas Dikpora Dra Widyasti Sidhartini mengakui bahwa selain berkas dan data pengadaan serta data proyek, KPK juga membawa berkas-berkas mutasi serta data prosedur kenaikan pangkat guru serta kepala sekolah. Namun demikian, Widyasti Sidhartini enggan menjelaskan secara detail data tentang proyek maupun mutasi pegawai di lingkungan Dinas Dikpora.
Sementara itu sekitar pukul 16.00, tim penyidik KPK yang sejak pagi menyambangi sejumlah SKPD mulai mendatangi kantor DPRD. Namun sayangnya, seluruh anggota DPRD termasuk pimpinan melakukan kunjungan kerja keluar kota. Belum diperoleh keterangan resmi dari DPRD Nganjuk karena dari staf sekretariat hanya beberapa orang saja yang masih di kantor saat tim penyidik KPK datang. [ris]
