Penyidikan Kejati Jatim Dituding Menggangu Kinerja KONI

DSCN9703Surabaya, Bhirawa
Penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Surabaya oleh kejati jatim dirasakan mengganggu kinerja KONI. Ketua Umum KONI Surabaya Yusuf Husni mengeluhkan hal ini ketika mendatangi jajaran Kejati, Rabu(21/5). Menurutnya penyidikan kejati ada kejanggalan dan tidak konsisten.
Orang nomor satu di induk olahraga se Surabaya itu dating ke kejati  ingin mengklarifikasi penyidikan yang dilakukan Kejati terhadap KONI Surabaya.  Namun sampai dengan pukul 17.00 pihak penyidik belum bersedia menemui Yusuf Husni karena masih mendakan rapat.
Menurut Yususf, lama-lama penyidikan dari Kejaksaan dinilai tidak konsisten. Salah satunya  pada awal ekpose dugaan penyimpangan sebesar Rp 19,4 miliar, kemudian muncul lagi dan berubah dikisaran Rp 1,9 miliar dan dalam ekspose terakhir lebih jauh lagi menjadi Rp300 juta saja.
“Dari ekspose terakhir menyebutkan bahwa dugaan penyimpangan dana menjadi Rp 300 juta. Ini kan aneh ? walaupun kami bukan orang hukum, tapi kami paham dan jangan membuat ekspose kalau belum A1 (Berita Dapat Dipertanggungjawabkan,red),” terang Yususf kepada wartawan, Rabu (21/5).
Yusuf pun menduga jika penyidikan dana hibah KONI Surabaya adalah kasus titipan dari salah satu pihak. Ini tegaskannya karena hanya penerimaan oleh KONI yang diteruskan hingga ke level penyidikan. Padahal ada 400-an penerima dana hibah lain yang mendapat kucuran dana dari Pemkot saat itu.
“Titipan ini, ada yang minta. Kejati jangan celometan, yang profesional. Kalau ada dugaan silahkan. Mau tangkap juga silahkan, tapi yang jelas,” tegasnya.
Lanjut Yususf, pihak KONI sejak awal sudah kooperatif terkait dokumen-dokumen yang diminta oleh Kejaksaan. Bahkan, sikap kooperatif itu ditunjukkan dengan kerja lembur yang dilakukan orang-orang KONI dalam menyiapkan berkas maupun dokumen-dokumen yang dibuthkan Kejati Jatim. “Bahkan, kami pun sampai menyewa mesin foto copy untuk menyelesaikan berkas-berkas supaya persoalan ini cepat selesai,” ungkapnya.
Tak hanya mengkritik ketidak konsistenan Kejaksaan, akibat proses pengusutan yang dilakukan Kejaksaan, hal itu membuat orang-orang di KONI dan Cabor menjadi terganggu kinerjanya. Sebab, membentuk atlit itu tidak mudah dan hanya dengan waktu sebulan saja, tapi perlu wajtu puluhan tahun.
Adapaun kinerja KONI yang terganggu dengan adanya penyidikan kasus itu yakni salah satunya event Wali Kota Cup atau Thropy Wali Kota. Dimana ada sekitar Sembilan Cabor yang melaksanakan itu, dan sampai detik ini tidak berani mengambil uang. “Ini semua karena adanya penyidikan kasus itu,” tuturnya.
Disinggung terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan, Yusuf menambahkan, saat ini semangat kinerja KONI dan Cabor mulai melemah. Dengan kata lain orang-orang sudah enggan lagi mengurusi organisasi tersebut. Padahal, KONI adalah organisasi pengabdian yang mengarah kepada prestasi rakyat. Dan yang ditanyakan nanti ke Kejaksaan yakni minta ketegasan tentang posisi kita masing-masing.
“Jika Kejati ditugasi rakyat untuk mengatasi bidang hukum dan KONI dipercaya rakyat untuk menangani terhadap prestasi olahraga masyarakat, ini kan harus sejalan. Bukan berarti setelah diberi tanggungjawab itu, kita tidak bisa seenaknya begitu saja terhadap pengelolahan anggaran,” kata Yususf.
Yusuf menekannkan, pihak Kejaksaan Tinggi Jatim jangan ‘clometan’. “De’e lek ngogmong iku tersangka yo gak opo-opo. Tapi, lek kita yang ngogmong gini katanya clometan. Jadi, yang professional lah, kalau memang ada dugaan silahkan lah kalau perlu ditangkap, sebab ini prosesnya masih panjang,” jelasnya.
Diakhir wawancara, Yusuf menandaskan, bahwa perlu digaris bawahi pengungkapan kasus ini bukan temuan Kejati. Dan ini atas niat baik kita (KONI), jadi ada dugaan bahwa karena penerima seluruh dana hibah perlu adanya pemeriksaan. Dengan klata lain, yang diperiksa bukan satu-satunya KONI, dan masih ada 400 penerima hibah.
Sambungnya, KONI sendiri sudah memenuhi aturan, bahwa kita sudah diperiksa oleh tiga lembaga yang resmi ditunjuk yakni diperiksa lembaga keuangan independen, BPK, dan sudah melakukan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Pemkot Surabaya.
“Jadi, tiga unsur ini sudah dipenuhi. Dan kalau tiga unsur sudah dipenuhi dan melalui kesepakatan bersama sudah dilakukan namun tidak dipercaya, terus percaya kepada siapa lagi?,” pungkasnya. [bed]

Tags: