Penyimpangan Diduga di Harga Tiket-Pemondokan

images (1)Surabaya, Bhirawa
Guna mengurangi korupsi di Kementrian Agama, dalam waktu dekat ini Komisi VIII DPR RI berencana akan membentuk sebuah badan yang khusus mengurusi soal haji. Hal ini mendesak dilakukan, mengingat dalam pelaksanaan haji sering terjadi penyimpangan khususnya soal tiket dan pemondokan serta kathering.
Anggota Komisi VII DPR RI, KH Ali Maschan Moesa mengaku sejak dirinya duduk sebagai anggota DPR RI, tepatnya 2009 dirinya banyak melihat penyimpangan soal dana haji di Kementrian Agama, khususnya terkait harga tiket, pemondokan dan kathering. Dan temuan ini sudah dilaporkan ke KPK, ternyata tidak ada follow up dari lembaga anti rasua ini.
”Saya menyebut KPK banci. Bayangkan kami sudah melaporkan penyimpangan ini sejak tahun 2009, ternyata baru di followup sekarang ini. Kita anggota DPR RI kalau berangkat Haji harga tiket hanya sekitar 1200-1300 dollar AS. Tapi dimasyarakat harga tersebut melambung hingga 2200 dollar AS. Apalagi dalam UU-nya tidak mengatur jika harga tiket harus dilelang,”tegas Ali Maschan Moesa kepada wartawan disela-sela deklarasi Laskar Santri Nusantara mendukung Capres Jokowi-JK di Ponpes Al-Husna Surabaya, Kamis (29/5).
Karenanya, Ketua Rois Syuriah PWNU Jatim ini menilai kasus korupsi ini sudah menjadi sindikat dan harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Terkait pemondokan sesuai aturannya seharusnya satu kamar diisi oleh empat orang, tapi kenyataannya diisi antara 8-9 orang. Belum lagi soal kathering, ternyata satu orang hanya dicash sekitar 7 real. Padahal sesuai laporan Kemenag ke DPR RI satu orang dipotong 10 real. ”Coba dihitung berapa keuntungan yang didapat oleh Kemenag, jika total CJH berjumlah 168 ribu orang. Apalagi selama ini Kemenag tidak pernah turun sendiri dan hanya diserahkan oleh seseorang yang namanya sudah ada ditangan kita,”papar kakak Ali Masykur Moesa, Wakil Ketua BPK ini.
Belum lagi dana abadi yang dipegang langsung oleh Menteri Agama (Menag) yang saat ini totalnya sekitar Rp65 miliar. Dimana dana sebesar ini menjadi otoritas Menag untuk ditaruh di bank mana saja tanpa sepengetahuan DPR RI. ”Okey kalau Menang ditanya dimana uang tersebut, maka dijawab ada di bank ini. Tapi bagaimana dengan laporan tentang bunga dari dana sebesar Rp65 miliar, dewan tidak bisa melacak. Nah penyimpangan itu ada disana yaitu terkait bunga yang didapat oleh Menag,”lanjutnya dengan mimik serius.
Melihat kenyataan tersebut, dalam waktu dekat ini Komisi VIII DPR RI mengagas berdirinya badan dan Bank yang khusus menangani dana haji. Dengan begitu uang yang disetorkan oleh CJH bila ada kelebihan bisa dikembalikan kepada yang bersangkutan. Dan yang paling penting dana tersebut dilaporkan secara online sehingga masyarakat bisa mengontrolnya.
”Saat ini masih tengah disiapkan regulasinya. Kami berharap soal haji ada badan yang menangani tersendiri dan bekerjanya secara independent. Yang penting seluruh dana yang masuk ke badan dapat dikontrol oleh siapa saja. Dengan begitu kedepan Kemenag hanya mengurusi soal agama dan umat saja,”tambah pria yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR ini. [cty]

Tags: