Perampingan OPD Kota Malang Ditarget Rampung Pertengahan 2019

Kota Malang, Bhirawa
Perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang ditarget bisa tuntas pada pertengahan tahun 2019. Sehingga perampingan tersebut sudah selesai dilakukan sebelum APBD 2020 ditetapkan.
Wali Kota Malang, Sutiaji,,kepada sejumlah wartawan menyampaikan pembahasan berkaitan dengan perampingan OPD di lingkungan Pemkot Malang tersebut sudah dilakukan dan terus dibahas. Tim yang bertugas terus berkeliling menyamakan persepsi dari masing-masing OPD dengan konsep baru.
Menurut peria yang juga seorang ustadz itu, penetapam perampingan maksimal sebelum APBD 2020 ditetapkan, sehingga proses.perjalan OPD tidak ada masalah.
“Perampingan OPD sengaja dilakukan untuk melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran dan program kerja. Selain itu, perampingan OPD juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN),”tuturnya.
Seperti dalam rencana perampingan itu akan memangkas dari 37 OPD Kota Malang menjadi 22 OPD ini dapat menghemat anggaran belanja Kota Malang hingga mencapai kurang lebih Rp 52 Miliar.Belanja langsung akan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.
“Anggaran semakin efisien, kesejahteraan ASN juga lebih ditingkatkan, sedangkan layanan kepada masyarakat semakin meningkat,”tukasnya.
Sementara itu beberapa OPD yang akan dilebur diantaranya adalah sebagian fungsi Disperkim yang berkaitan dengan taman akan disatukan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sementara sebagian fungsi pada pemukiman dijadikan satu sangan Dinas PUPR.
Selanjutnya Dinas Kebudayaan dilebur dengan Dinas Pendidikan, dan Pariwisata jadi satu dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).
Kemudian Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian dilebur menjadi satu. Selanjutnya Dinas Sosial dilebur bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Patut diketahui, sejak dilantik menjadi Wali Kota Malang pada bulan September 2018 lalu, Sutiaji belum pernah melakukan mutasi pejabat eselon II kecuali Sekretaris DPRD Mulyono yang menggantikan Bambang Suharyadi yang memasuki masa purna tugas.
Sejumlah jabatan yang ditinggal purna tugas masih dibiarkan kosong. Yang terbaru adalah Dinas Perhubungan yang sebulan lalu Kusnadi purna tugas. Saat ini posisi tersebut di Pltkan kepada Wahyu Setianto kepala Dinas Perdagangan.
Jabatan eselon II lainnya yang kosong antara lain, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Ketenagakerjaan, Balesbangpol, PTSP, Perkim, Inspektorat, Dinas Sosial, dan BPBD. Sedangkan untuk jabatan dilingkungan eselon III jumlahnya mencapai puluhan. [mut]

Tags: