Peran PKH Penting demi Menekan Kemiskinan

Pemprov Jatim, Bhirawa
Peran Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting terutama dalam membantu pemerintah menekan angka kemiskinan. Terbukti, persentase penduduk miskin di Jatim sejak tahun 2009 semakin menurun.
Disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka acara Pemantapan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan Jawa Timur, Selasa (27/10), pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Jatim sekitar 16,68 juta orang dan sampai Maret 2015 jumlahnya turun menjadi 12,34 juta orang.
Lebih lanjut Wagub Jatim yang akrab disapa Gus Ipul  mengatakan, peran operator dan pendamping PKH sangat strategis terlebih dalam mendorong masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
Operator dan pendamping diperlukan untuk mendampingi keluarga sangat miskin sampai tingkat kecamatan. “Pendamping tugasnya mendampingi dan mengubah mindset, sehingga diharapkan dapat mendorong keluarga sangat miskin untuk merubah kehidupannya”, lanjut Gus Ipul.
Adanya pemantapan ini, Gus Ipul berharap operator dan pendamping PKH mendapat penyegaran dan data perkembangan terbaru, terlebih bagi mereka yang sudah lama menjadi operator dan pendamping (sejak tahun 2007). Tak hanya itu, mereka sekaligus akan diberi tahu target prioritas program-program pemerintah supaya bisa sekaligus ikut mendampingi.
Gus Ipul juga mengusulkan agar ke depannya diadakan sertifikasi bagi operator dan pendamping PKH agar mereka lebih profesional dan berpengalaman. Saat ini jumlah pendamping PKH di Jatim sebanyak 2.359 orang, sedangkan operator sebanyak 148 orang.
D isisi lain, pelaksanaan program PKH ini bukan berarti tidak ada masalah, sebab masih banyak data mengenai rumah tangga sangat miskin yang sudah tidak valid. Bahkan, masih banyak keluarga yang belum memanfaatkan uang bantuan sesuai dengan kebutuhannya, misal untuk kesehatan dan pendidikan.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Dr. Sukesi, Apt, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk mempererat koordinasi pendamping dan operator PKH se-Jatim, meningkatkan koordinasi antara unit pelaksana PKH provinsi dan kab/kota sampai tingkat kecamatan, serta meningkatkan kualitas sumber daya pendamping dan operator.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai untuk rumah tangga sangat miskin yang memiliki anak usia 0-6 tahun, anak di bawah usia 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, serta ibu hamil. Program yang digagas oleh Kementerian Sosial ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memastikan generasi selanjutnya menyelesaikan pendidikan dasar.
Program PKH di Jawa Timur dimulai sejak tahun 2007 di 21 kab/kota dengan jumlah rumah tangga sangat miskin sebanyak 212.276 keluarga. Pada tahun 2015 ini, PKH di Jatim telah dilaksanakan di 38 kab/kota dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 546.468 keluarga.
Sementara Direktur Jaminan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia, Dr. M. Roni  Royani menjelaskan mengenai BPJS, dimana dari 15.500 pendamping dan operator di Indonesia setelah dilakukan pengumpulan dan verifikasi data lengkap ternyata hanya 170 pendamping dan operator PKH yang ada di tiga provinsi di Indonesia.
“Jadi hampir seluruh pendamping dan operator tidak menyerahkan berkas data secara lengkap, tidak termasuk 170 pendamping dan operator PKH,” katanya.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan sangat teliti dalam meverifikasi data yang telah dikirimkan. “Untuk itu, pendamping dan operator PKH harus menyempurnakan formulir data untuk dikumpulkan dan akan diverikasi kembali oleh BPJS. Banyak variebel yang tidak diisi, sehingga terkendala. Untuk itu, saya instruksikan dan memerintahkan untuk mengirimkan data kesehatan BPJS,” tegasnya.
Upaya pemberian BPJS tersebut, dikarenakan perlunya perlindungan terhadap pendamping maupun operator PKH dalam melaksanakan tugasnya. “Resiko terbesar yang akan dihadapi yaitu resiko kesehatan. Untuk itu diperlukan BPJS Kesehatan,” katanya. [rac]