foto ilustrasi
Sidoarjo, Bhirawa
‘Perang dingin’ antar Fraksi DPRD Sidoarjo yang sudah berjalan tiga bulan ternyata belum berakhir, sebaliknya justru semakin panas. Fraksi PDIP, PAN, PKS/Nasdem yang merasa terpinggirkan karena tak memiliki jabatan apapun di AKD tidak menggubris surat Setwan untuk mengirim anggotanya masuk dalam BK (Badan Kehormatan).
Paripurna DPRD sudah menetapkan empat nama masuk dalam BK, tetapi sesuai ketentuan BK harus beranggotakan lima orang. Satu nama yang kosong coba ditawarkan kepada koalisi tiga fraksi PDIP, PAN, PKS/Nasdem. Namun sudah dua kali surat dikirimkan tanpa ada tanggapan. Empat nama yang sudah masuk BK adalah Hj Ainun Jariah (FKB), M Agil (Demokrat), Matali (Gerindra), Hadi Subiyanto (Golkar). Nah, satu nama kosong coba ditawarkan ke koalisi PDIP, namun tidak direspon.
Koalisi PDIP, PKS/Nasdem, PAN yang tak mendapat jatah jabatan di AKD memiliki pertimbangan rasionalis dengan sekalian tidak mengambil jabatan apapun di AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Menawarkan satu jabatan kepada tiga fraksi sama saja mengkerdilkan PDIP Cs.
Anggota FKB, Damroni Chudori, Senin (29/5) kemarin membenarkan bahwa Sekwan sudah mengirimkan surat kepada tiga fraksi untuk mengambil jatah posisi di BK. Pilihannya jatah satu kursi BK diberikan kepada fraksi yang memiliki kursi terbanyak. Bila menggunakan aturan ini maka PDIP dengan delapan kursi yang berhak menikmati kursi itu. Namun PDIP ternyata cuek dengan tak menanggapi surat Sekwan.
Menurut Damroni, semua itu ada mekanismenya. Sekwan akan mengirimkan kembali surat ketiga kepada ‘warung sebelah’, dengan terpaksa jatah itu diberikan fraksi lain yakni fraksi PKB. kenapa PKB ? Karena fraksi ini memilki kursi terbanyak. Dengan demikian nantinya ada dua kader FKB yang jadi anggota BK.
Sementara Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, menyatakan, belum ada keputusan keanggotaan BK untuk jatah satu nama itu. ”Semua masih dalam proses,” ucapnya.
Suasana kerja empat komisi DPRD Sidoarjo pasca penetapan AKD yang tidak memasukkan nama anggota fraksi PDIP, PAN, PKS/Nasdem, masih menjadi bola liar. Sewaktu-waktu akan menjadi bola panas yang berimplikasi terhadap kinerja Pemkab Sidoarjo.
Seorang pimpinan di kubu PDIP, menegaskan, tidak bisa aturan dibuat seenaknya sendiri. ”FKB sebagai kekuatan politik terbesar, harusnya memberi ruang kerjasasama yang bijak dengan fraksi lain, tidak bisa semaunya begitu,” ujarnya. Buktinya ketika fraksi terbelah begini, kinerja dewan tidak bisa optimal.
Begitu pula dengan kinerja eksekutif yang tercecer. Belum nanti saat RKPD (Rapat Kinerja Pemerintah Daerah) serta pembahasan RPJMD akan membutuhkan bersatunya seluruh kekuatan politik. ”Kalau FKB tetap memainkan kartu seperti itu, liat saja nanti,” tegasnya. [hds]
