Perangkat Desa Tuntut Pencabutan PP 43 Tahun 2014

uu-desa

Foto: ilustrasi

Trenggalek, Bhirawa
Ribuan perangkat desa se-Kabupaten Trenggalek  unjuk rasa di jalan raya depan pendopo daerah setempat dan DPRD, menuntut pencabutan PP No  43 Tahun 2014 yang mengatur kesejahteraan dan penghasilan tetap perangkat karena dinilai tidak memihak kepentingan mereka.
“Intinya kami menuntut pemerintah agar merevisi PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” kata koordinator aksi ratusan kades dan seribu lebih perangkat desa se-Trenggalek, Puryono, Selasa (27/1).
Unjuk rasa yang berlangsung kurang lebih dua jam itu sempat membuat Bupati Trenggalek Mulyadi kewalahan meladeni permintaan perangkat saat menanggapi aspirasi warganya tersebut.
Kendati sebenarnya telah disiapkan forum dialog resmi di dalam pendopo kabupaten bersama perwakilan kades dan perangkat, skenario kegiatan itu akhirnya batal digelar karena massa yang terdiri dari anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa (PPD) memilih berorasi di luar.
“Tadi kami akhirnya menemui teman-teman perangkat dan menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas aspirasi mereka terkait polemik PP Nomor 43 Tahun 2014,” kata Mulyadi dikonfirmasi usai unjuk rasa.
Namun, lanjut dia, pihaknya tidak bisa serta merta memenuhi tuntutan para perangkat. Pasalnya, penetapan maupun implementasi PP Nomor 43 Tahun 2014 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Daerah dalam hal ini hanya bisa menampung dan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi,” ujarnya.
Khusus menanggapi permintaan revisi ataupun pencabutan PP No 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014, Mulyadi menyarankan agar perangkat desa melalui organisasi masing-masing mengajukan judicial review  ke Mahkamah Konstitusi. “Karena ini menyangkut undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan judicial review,” ujarnya.
Aksi demo yang berlangsung mulai pukul 10.00 itu sempat memicu kemacetan arus lalu lintas di ruas jalan protokol tersebut. [wek]

Tags: