PerawatDituntutBerkopeten dan Lancar Bahasa Asing

Pasuruan, Bhirawa
Kebijakan di era masyarakat Ekonomi ASEAN ternyata berdampak pada tenaga perawat. Dalam kebijakan itu, perawat juga harus meningkatkan daya saing. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Pasuruan, Imron Rosadi, amk, SE, MSi menyampaikan perawat yang juga termasuk profesi harus mengedepankan daya kopetensi, penguasaan bahasa asing serta mengedepankan nilai profesionalitas, dalam hal kebijakan menuju masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Saat ini semua perawat harus di tuntut memenuhi standart kompetensi nasional. Begitupula penguasaan bahasa Inggris harus lancar. Makanya melalui seminar nasional keperawatan ini diharapkan semua peserta bisa mengerti dampak kebijakan di era masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini,” ujar Imron Rosadi, amk, SE, MSi disela-sela acara seminar nasional keperawatan yang di gelar PPNI Kota Pasuruan, digedung Gradika Bhakti Praja, di Kota Pasuruan, Minggu (15/5).
Upaya itu juga termasuk dalam menguatkan regulasi domestik, yakni UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Sedangkan, standar kompetensi yang terpenuhi meliputi kemampuan, pengetahuan, memiliki etika yang tinggi dan sikap perawat saat bertugas.
“Bahkan kami contohkan ada perawat dari India siap ke Indonesia dengan gaji di bawah Rp1 juta perbulan, akibat kebijakan MEA ini. Kunci menghadapi tantangan di era globalisasi adalah bisa meningkatkan pengetahuan dan kecakapan perawat agar bisa bersaing di pasar internasional,” paparnya.
Seminar nasional perawat tersebut diikuti oleh ratusan perawat dari rumah sakit (RS) di Kota dan Kabupaten Pasuruan, RS di Probolinggo dan seluruh perawat dari Puskesmas se Kota Pasuruan. PPNI Kota Pasuruan mendatangkan nara sumber dari luar daerah yakni Ekowati, Retnaningtiyas, SKp, M.Kes  dari Poltekkes Malang dan Erfandi Ekaputra, S Kep, Ns ETN.
Dalam kesempatan ini, pihaknya juga mengeluhkan kondisi perawat diwilayahnya lantaran kekurangan tenaga perawat. Khususnya di tingkat Puskesmas. “Kondisi saat ini, kami kekurangan perawat khususnya di tingkat Puskesmas. Idealnya setiap Puskesmas ada 15 perawat hingga lebih di setiap shif, tapi kondisi dilapangan hanya 7-8 perawat. Seharusnya kerjanya perawat hanya sebagai pelayanan warga yang sedang sakit. Karena kondisinya kekurangan, sehingga kerja mereka dobel. Ada yang mengurusi administrasi maupun lainnya. Monatorium pegawai juga salah satu akibatnya,” kata Imron Rosadi. [hil]