Perbaikan Konstruksi Jembatan Patihan Tunggu Pusat

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Kota Madiun, Ir. Suwarno, M.Si bersama Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun, Dwi Djatmiko Agung Subroto alias Kokok Patihan, saat meninjau ke lokasi jembatan Patihan, Selasa (9/2). [sudarno/bhirawa]

Kota Madiun, Bhirawa
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Kota Madiun bersama Komisi III DPRD Kota Madiun, akhirnya meninjau ke lokasi Jembatan Patihan, Selasa (9/2). Mereka melihat secara langsung kondisi jembatan yang dibangun pada masa kolonial Belanda tersebut.

Faktanya, terjadi pergeseran konstruksi sepanjang 25 Cm ke arah utara dan penurunan konstruksi sekitar 50 Cm. Hal itu terjadi bukan hanya karena usia bangunan, namun juga derasanya debit air Kali Bengawan Madiun yang menghantam pilar penyangga.

“Juga banyak sampah yang menyebabkan jembatan ini bergeser,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun, Dwi Djatmiko Agung Subroto alias Kokok Patihan.

Dikatakannya, jembatan Patihan bukan milik Pemkot Madiun. Namun menjadi kewenangan pemerintah pusat. Usulan pembangunan jembatan tersebut juga sudah dilakukan sejak 2019 lalu ke pemerintah pusat.

Upaya Pemkot Madiun pada tahun 2020 sudah diprogramkan Detail Engenering Desain (DED). Termasuk pendanaan dan konsultan. Namun karena adanya pandemi, sehingga anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Harapannya untuk DPU-TR segera mengusulkan lagi DED-nya, biaya perencanaan dan konsultan disediakan. Sehingga nanti ketika kita mengusulkan lagi ke pemerintah pusat, kita sudah siap. Sudah ada dana pendamping, lokasi dan perencanaannya sudah siap dan harapannya usulan kita bisa disetujui sama pemerintah pusat,”kata Kokok Patihan berharap.

Dalam hal ini, Komisi III DPRD Kota Madiun menyarankan pada Perubahan-APBD tahun ini ada anggaran atau paket tersendiri untuk rehab dan pemeliharaan jembatan Patihan tersebut. Termasuk diberikan portal agar bisa dibuka tutup. Sehingga untuk sementara waktu bisa digunakan sebagai akses warga sambil menunggu persetujuan pembangunan fisik jembatan Patihan.

“Sementara bisa dianggarkan untuk pembenahan supaya kondisinya aman dan bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Harapan kita nanti juga ada portal, kalau memang kondisinya banjir kita tutup. Tetapi kalau kondisinya tidak banjir, kita buka. Karena jembatan ini akses vital warga,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPU-TR Kota Madiun, Ir. Suwarno, M.Si menyatakan, tahun 2020 lalu pihaknya telah mengusulkan pembangunan jembatan Patihan ke Kementerian PU-PR. Tetapi hingga kini belum ada jawaban. Rencananya, setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) usai, DPU-TR Kota Madiun akan kembali ke Jakarta untuk menanyakan kembali usulan tersebut. “Kalau pembangunan Jembatan Patihan menggunakan APBD Kota Madiun belum bisa. Karena membutuhkan anggaran besar, sekitar Rp 55 sampai Rp 60 Miliaran,” katanya.

Menanggapi usulan dewan tentang buka-tutup akses jembatan menggunakan portal, Suwarno tidak berani mengambil resiko. Masalahnya, secara teknis kondisinya sudah tidak layak untuk dilewati. Apalagi saat musim penghujan. “Sementara ditutup dulu sambil koordinasi. Karena secara teknis sudah tidak layak. Kalau buka tutup nanti berbahaya. Sementara biar tutup selama musim hujan,”tegas Kepala DPU-TR. [dar]

Tags: