Perbaikan Pelayanan Haji

Asri Kusuma DewantiOleh :
Asri Kusuma Dewanti
Pengajar LC ( Lembaga Bahasa ) Universitas Muhammadiyah Malang

Kisruh visa haji pada jemaah kloter pertama keberangkatan tahun ini menunjukkan belum beresnya manajemen pelayanan haji. Para jemaah mengeluh visanya tak kunjung terbit. Padahal hari keberangkatan sudah tiba. Pemerintah mesti turun tangan menyelesaikan lambannya proses penerbitan visa dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Pemerintah juga harus memastikan proses selanjutnya akan berjalan lancar.
Kekacauan pelayanan itu terjadi pada Jumat pekan lalu. Sekitar 300 calon haji dari berbagai embarkasi urung terbang ke Tanah Suci gara-gara tak kunjung mendapatkan visa. Keberangkatan mereka pun harus dibatalkan.
Penerapan sistem elektronik haji
Manajemen pengurusan visa haji tahun ini memang berbeda dengan tahun lalu. Perbedaan itu menyangkut sistem pencatatannya: dari manual ke sistem elektronik. Sistem baru yang disebut e-hajj ini merupakan permintaan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia pun berkomitmen melaksanakannya. Sejak musim haji 2015, seluruh proses dijanjikan sesuai dengan perubahan tersebut.
Ternyata Kementerian Agama belum siap. Ketidaksiapan terlihat mulai dari perangkat komputer dan perekrutan tenaga operator aplikasi baru di Internet yang tak berjalan mulus. Akibatnya, penerapan sistem elektronik haji, yang semestinya serba cepat, transparan, dan profesional, justru terhambat.
Padahal, jika sistem ini diterapkan dengan benar, jemaah akan mendapatkan pelayanan lebih baik. Dengan sistem baru yang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia ini, petugas haji bisa melayani jemaah dengan cepat. Para jemaah pun sangat diuntungkan. Lewat e-hajj, sejak sebelum berangkat jemaah sudah mengetahui lokasi penginapan, perusahaan katering yang melayani, serta angkutan selama di Arab Saudi. Cara pengundian penginapan seperti yang selama ini diterapkan pemerintah bagi jemaah pun tidak ada lagi.
Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara yang lebih dulu menerapkan e-hajj. India dan Malaysia, contohnya. Dalam melayani calon haji, kedua negara tersebut memperbarui pelayanan yang bisa diakses lewat Internet. Pembaruan dimulai dari cara pembayaran biaya haji, negosiasi penginapan, pengaturan jarak penginapan dengan Ka’bah, hingga proses administrasi dengan pemerintah Arab Saudi. Jemaah pun bisa memantau semua proses keberangkatannya.
Negara lain yang lebih lama menerapkan sistem e-hajj adalah Turki dan Iran. Pemerintah kedua negara tersebut begitu serius menangani perubahan sistem ini. Bukan hanya soal proses pendataan, urusan melayani jemaahnya di Tanah Suci pun dijalankan sungguh-sungguh. Seluruh proses pelayanan itu sangat memudahkan petugas haji kedua negara dalam melayani para jemaah. Jemaah pun sangat diuntungkan.
Kita memang baru sekarang menerapkan sistem baru itu. Namun semestinya soal mendasar seperti lambannya penerbitan visa tak boleh terjadi. Perbaikan pelayanan, antara lain dengan segera menyiapkan perangkat yang diperlukan dan merekrut petugas operator yang terampil, tak bisa ditunda lagi. Masih ada waktu, karena keberangkatan jemaah akan berlangsung hingga pertengahan September.
Antisipasi berbagai kendala
Kita berharap Kemenag segera melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi agar masalah visa ini bisa segera diselesaikan. Dengan demikian, calhaj yang tertunda keberangkatannya bisa bergabung dengan kloter berikutnya.Kita berharap juga masalah visa ini bukan menjadi cermin dari kesiapan penyelenggaraan haji tahun ini. Karena selain soal visa yang belum selesai, penyelenggaraan haji tahun ini juga dibayangi oleh sejumlah persoalan.
Jika Kemenag tidak melakukan persiapan yang matang dan antisipasi terhadap berbagai kendala yang mungkin terjadi, kita khawatir akan banyak persoalan yang akan menimpa jamaah nanti. Hal yang akan berpotensi menjadi persoalan bagi jamaah adalah situasi di Tanah Suci saat ini. Masjidil Haram hingga saat ini masih dalam proses pemugaran.
Hal ini mengakibatkan banyak lokasi di dalam masjid yang ditutup. Dampaknya adalah Masjidil Haram akan semakin padat dengan jamaah ter utama pada puncak haji nanti. Hal itu tentu akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan tertentu bagi jamaah dalam menjalankan ibadah.
Persoalan lainnya adalah suhu Arab Saudi yang makin panas saat ini. Di Kota Madinah dan Makkah, suhu udara berkisar antara 35 sampai 47 derajat Celcius. Panas amat terik terjadi tepat siang hari atau menjelang shalat Zhuhur sampai Ashar.
Dengan kondisi suhu yang panas ini, jamaah Indonesia yang terbiasa mengalami suhu tropis dengan panas maksimal 34 derajat Celcius, suhu di Tanah Suci berpotensi mendatangkan masalah tersendiri. Jamaah akan terancam heat strokeatau serangan panas yang berujung pada dehidrasi.
Masalah lainnya adalah soal perubahan transportasi. Ditengarai, pada musim haji ini fasilitas transportasi tidak akan senyaman musim haji tahun lalu. Musim panas yang terik dan fasilitas transportasi yang tidak memadai tentu akan memunculkan banyak persoalan bagi jamaah.
Pelayanan haji di negeri ini seperti tak putus dirundung perkara. Persoalan datang silih berganti. Kita seperti tak kunjung becus mengurus haji. Kita tentu masih ingat kasus jemaah haji kelaparan pada musim haji beberapa tahun silam. Belum lagi kasus minimnya fasilitas di pondokan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Bila ditambah kasus gagal berangkat banyak calon jemaah haji plus, persoalan pelayanan haji kita seperti tiada ujung penyelesaian.
Masih banyak persoalan lain yang kemungkinan menjadi kendala selama musim haji, misalnya soal pemondokan, tenda di Arafah dan Mina, serta konsumsi selama di Armina. Kita berharap semua potensi persoalan itu sudah diantisipasi oleh Kemenag dan jajarannya. Kita berharap jamaah haji benar- benar bisa terlayani sehingga bisa fokus menjalankan ibadah hajinya.
Di negara-negara maju, masyarakat akan menggugat instansi yang buruk pelayanannya. Namun, di sini, apalagi dalam urusan haji, pelayanan buruk dianggap sebagai ujian dalam beribadah. Padahal, kita semestinya membedakan antara haji sebagai ibadah yang bersifat sakral dan pelayanan negara yang bersifat profan.
Begitupun di negara-negara maju yang menjadikan pelayanan sebagai fungsi mahapenting sebuah pemerintahan, pelayanan buruk bisa memaksa pejabat bertanggung jawab mundur dari posisinya tanpa menunggu gugatan masyarakat. Namun, kita selalu beralasan mundur karena melakukan kesalahan bukanlah kultur kita.
Kita mungkin masih harus menunggu lama mundur dari jabatan karena berbuat kesalahan menjadi kultur pemerintahan kita. Kita cuma menunggu pemerintahan ini menyempurnakan pelayanannya. Mesti ada perubahan paradigma berpikir di kalangan birokrat kita bahwa fungsi utama sebuah pemerintahan atau birokrasi ialah melayani masyarakat sebaik-baiknya.
Boleh juga kita wacanakan perubahan nomenklatur Kementerian Agama menjadi kementerian urusan haji. Jemaah haji Indonesia yang merupakan rombongan terbesar di dunia dan jumlahnya terus bertambah membutuhkan pelayanan prima. Kementerian urusan haji akan fokus hanya mengurus dan melayani jemaah haji Indonesia.
Mengingat masih banyaknya persoalan lain yang kemungkinan menjadi kendala selama musim haji, misalnya soal pemondokan, tenda di Arafah dan Mina, serta konsumsi selama di Armina. Kita berharap pelayanan prima Kemenag bisa direalisasikan, sehingga belajar dari semua potensi persoalan haji tahun ini bisa diantisipasi oleh Kemenag dan jajarannya. Kita berharap jamaah haji benar- benar bisa terlayani sehingga bisa fokus menjalankan ibadah hajinya.

                                                                                                             —————- *** —————-

Rate this article!
Perbaikan Pelayanan Haji,5 / 5 ( 2votes )
Tags: