Perbaiki Sistem Pilkada Untuk Hindari Konflik

FOTO-RUU-PILKADA-_-Wali-Kota-dan-Bupati-Tolak-Pilkada-di-DPRDJakarta, Bhirawa
Menurut peneliti Taftasani, ekses negatif dalam Pemilu langsung maupun Pemilu tak langsung, tak jauh beda. Namun mengingat hasil peletian sebagian besar rakyat masih memilih Pemilu langsung, maka solusinya adalah memperbaiki hal-hal buruknya
ketimbang mengganti dengan Pemilu tak langsung yang tidak dikehendaki, bahkan menimbulkan gejolak penolak an dengan demo-demo.
“Pemilihan langsung selama 2 periode pemerintahan SBY, dirasakan rakyat sebagai cerminan demokrasi yang mereka mau. Sehingga usul untuk mengganti dengan Pemilu tak langsung, justru menimbulkan penolakan sebagian besar rakyat. Ekses negatif dalam Pemilu langsung bisa diperbaiki, bukan mengganti dengan Pemilu tak langsung. Kalau korupsi dijadikan dalih merombak Pemilu jadi tak langsung, itu bukan alasan tepat,” ungkap Taftasani peneliti dari LP3ES dalam dialok Empat Pilar di MPRRI.
Hadir sebagai nara sumber lain, Martin Hutabarat politisi Gerindra dan Damayanti Dekan Fisip Un.Al Azhar.
Damayanti yang Dekan Fisip, merisaukan adanya 30 Persen atau sekitar 70 juta pemilih pemula, yang belum mengerti politik. Mereka pada umum nya masih duduk di smester 2/3 yang tekun pada gatget-nya saja, dan cuek pada hiruk pikuk Pemilu. Mereka masih awan terhadap dunia politik, dan enggan terjun karena tidak mengerti. Jutaan kaum muda pemilih pemula ini, selayaknya diberi pendidi kan politik. Agar mereka tidak gamang dan tahu serta mengerti figur figur yang mereka pilih dalam Pemilu.
“Tentang mudarat Pemilu langsung dan sebaliknya manfaat Pemilu tak langsung, sebaiknya diuji terlebih dulu Terburu-buru merubah arah dalam proses pendewasaan demokrasi, tidak akan mendatangkan kebaikan bagi siapapun,” ujar Damayanti, tak mau berpihak pada Pemilu langsung atau Pemilu tak langsung.
Martin Hutabarat, politikus Gerindra tetap bertahan pada RUU Pemilu tak langsung. Dengan dalih banyak mudarat ketimbang manfaat pada Pemilu langsung.
“Ada 332 pejabat daerah, Gubernur/Bupati/Walikota yang saat ini di tahan karena korupsi. Mereka itu hasil dari Pemilu langsung,” kata Martin.  [ira]

Tags: