Perbankan Kesulitan Salurkan Kredit ke Sektor Pertanian

Kepala Dinas Pertanian Jatim, Wibowo Eko Putro saat menjelaskan kepada Deputi Direktur Divisi Advisory Ekonomi Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Taufik Saleh, Deputi Direktur Pengawasan LJK Otoritas Jasa Keuangan Regionsl IV Jatim, Budi Susetiyo serta Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel PT Bank Pembangunan Daerah Jatim. Tbk, Basuki Budi Wuryanto di Sarasehan Forum Jurnalis Ekonomi Bisnis Surabaya “Peran Perbankan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Jatim di Aria Hotel Surabaya. [achmad tauriq]

Surabaya, Bhirawa
Pertanian menjadi sektor paling terpenting di dalam perekonomian Indonesia khususnya di Jatim,  sayanganya hingga kini pihak perbangkan masih mengalami kesulitasn untuk menyalurkan kredit bagi petani.
Menurut Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel PT Bank Pembangunan Daerah Jatim. Tbk, Basuki Budi Wuryanto usai Sarasehan Forum Jurnalis Ekonomi Bisnis Surabaya “Peran Perbankan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Jatim di Aria Hotel Surabaya, Kamis (15/9) kemarin mengungkapkan banyak faktor yang membuat perbankan sulit menyalurkan kredit ke sektor pertanian.
Seperti  faktor cuaca yang tidak stabil yang membuat pihak bank sulit memberikan kredit bagi para petani. “Cuaca yang tidak menentu juga sangat mempengaruhi hasil panen sehingga dikhawatirkan akan terjadi kredit macet karena tidak bisa membayar angsuran,” kata Basuki Budi Wuryanto.
Ia menambahkan, saat ini yang masih diberikan kredit hanyalah dari sektor pertanian tebu, namun ada beberapa petani cabe maupun bawang merah juga mendapatkan kredit namun dengan seleksi yang ketat.
“Tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku di perbankan untuk mendapatkan kredit untuk itu Bank Jatim juga sangat selektif. Sedangkan kenapa petani tebu lebih mudah mendapatkan kredit karena sudah ada penjaminan dari pabrik gula maupun dari koperasi,” terangnya.
Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyediakan Asuransi usaha Tani Padi (AUTD) bagi sektor pertanian untuk melindungi petani secara finansial akibat gagal panen. “Asuransi yang disediakan oleh OJK juga belum bisa menjadi penjamin kredit bisa diterima para petani dikarenakan masih banyak sektor yang belum dicover oleh asuransi,” ujar Basuki.
Sementara Deputi Direktur Pengawasan LJK Otoritas Jasa Keuangan Regionsl IV Jatim, Budi Susetiyo menjelaskan, sampai saat ini tidak banyak perbanan yang mau menyalurkan kredit bagi para petani. “Mungkin banyaknya aturan maupun pertimbangan yang menjadikan para petani ini sulit menerima kredit,” pungkasnya.
Ia menjelaskan kalaupun petani bisa menerima kredit itu biasanya perkelompok bukan individu. “Yang disayangkan adalah adanya anggota yang nakal, walaupun sudah diasuransikan kalau ada anggota yang paham perbankan itu yang susah. Misalnya kelompok tani meminjam dana Rp5 juta, tapi oleh salahsatu anggota dipinjamkan Rp10 juta ke bank,” katanya.
Untuk itu dibutuhkan suatu keahlian khusus untuk menerima kredit dari sektor pertanian selain tebu. “Sampai saat ini masih belum ada yang mendorong pertanian sama sekali dikarenakan potensi padi yang kecil. Untuk itu masih perlu diadakanya banyak pertemuan dengan pihak perbankan, OJK maupun Dinas Pertanian dan Pemerintah untuk membahas kelonggaran kredit bagi para petani ini,” tandasnya. [riq]