Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM membuka Rapat Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu di Ruang Binaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM melakukan evaluasi terhadap Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT P2T). Langkah ini diambil untuk meningkatkan dan mendukung terwujudnya percepatan berinvestasi di Jatim. Selain mengevaluasi, Pemprov Jatim juga bakal menambah layanan di P2T.
Menurut Sukardi, perizinan merupakan salah satu persyaratan untuk percepatan berusaha dan investasi. Sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Pemprov Jatim yang dilimpahkan di UPT P2T sangat membantu masyarakat. Untuk itu, di tahun anggaran 2018 perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan pada Tahun 2017.
“Banyak hal yang harus dipenuhi P2T. Seperti apakah masyarakat sudah mendapat kemudahan dalam berinvestasi dengan tepat, mudah dan benar. Jika belum, perlu dievaluasi dan diperbaiki sehingga pelayanan di Jatim menjadi layanan prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat,” kata Sukardi, saat Membuka Rapat Evaluasi Pelayanan Perizinan UPT P2T, di Ruang Binaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, Selasa (23/1).
Sukardi mengatakan, kegiatan evaluasi ini sekaligus untuk mengetahui terhadap adanya kendala dan hambatan dalam proses perizinan maupun non perizinan. Apa hak masyarakat sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah dibuat bersama oleh OPD yang bergabung.
“Adanya kendala dan hambatan tersebut perlu dibahas bersama dan dicarikan solusi serta disusun langkah strategis untuk pelaksanaan perizinan yang cepat efektif, efesien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan,” tuturnya.
Dikatakan Sukardi, P2T diharapkan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Agar harapan tersebut tercapai, maka para petugas di P2T harus juga diperhatikan mulai dari kesejahteraan dan jenjang kariernya. Karena banyak para pegawai kurang berminat tugas di P2T yang bekerja dengan transparan dengan memberikan pelayanan prima dibidang perizinan. Para pegawai P2T merupakan pahlawan Jatim dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.
Menurut dia, UPT P2T akan menambah empat sektor sistem perizinan online secara bertahap. Empat sektor tersebut antara lain sektor pertanian, perikanan, PU Bina Marga dan sektor PU Sumber Saya Air. Untuk tahap berikutnya, UPT P2T akan mempersiapkan diri melaksanakan pada sektor pendidikan yang jumlah izinnya setiap hari semakin meningkat.
“Saat ini, jumlah total perizinan dan non perizinan yang sudah tertangani sebanyak 280 izin yang sudah diberikan. Termasuk izin terbaru sebanyak empat izin dari sektor perkebunan, dan 17 izin dari sektor pendidikan,” katanya.
Sejak diberlakukan sistem perizinan online pada sektor kesehatan, katanya, pengaduan dari masyarakat sangat banyak, sampai saat ini sudah tercatat seribu lebih sejak Agustus 2017 lalu. Di satu sisi, sudah tidak terdapat adanya antrian, namun disisi lain pengaduan melalui aplikasi, email, WA, SMS maupun telepon langsung ke UPT P2T semakin banyak. “Untuk itu UPT P2T tidak bisa bekerja sendiri. Untuk mengatasi masalah yang ada harus dibantu dan didukung oleh OPD teknis,” tandasnya. [iib]
