Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Yuswanto menunjukkan aplikasi APEL BAJA yang sudah siap untuk menerima pengajuann tender dari OPD – OPD di lingkungan Pemprov Jatim.
Lima Paket Lelang Jadi PR Jelang Tutup Tahun Anggaran
Pemprov, Bhirawa
Seruan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar dilakukan percepatan dalam pengadaan barang dan jasa direspon serius sejumlah OPD di lingkungan pemprov. Hal itu terbukti dengan masuknya sejumlah usulan tender untuk tahun 2020 mendatang.
Kendati belum memasuki awal tahun anggaran, jumlah tender yang masuk telah cukup signifikan mencapai 52 paket lelang. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim Yuswanto menuturkan, antusiasme OPD untuk segera melakukan pengadaan barang dan jasa cukup tinggi tahun depan. Karena itu, pihaknya optimis realisasi pengadaan akan lebih optimal.
“Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada lelang sebanyak ini diajukan sebelum tahun anggaran berjalan. Ini akan mendorong kinerja pengadaan barang dan jasa semakin CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif),” tutur Yuswanto saat ditemui kemarin, Rabu (4/12).
Sebelumnya, Gubernur Khofifah telah mengimbau agar proses penyiapan program termasuk yang harus dilelang segera dilakukan. Proses tender diharapkan tidak dilakukan di akhir-akhir tahun anggaran yang berpotensi anggaran tidak teserap karena proses lelangnya yang belum selesai.
“Dorongan ibu gubernur telah direspon serius oleh OPD sehingga 52 paket telah diusulkan kepada kami. Dari jumlah itu, 12 telah diumumkan lelangnya secara online melalui www.lpse.jatimprov.go.id,” tutur Yuswanto.
Yuswanto juga menjelaskan, sudah paket tender yang dikonsolidasikan untuk diusulkan. Konsolidasi tender itu dilakukan dari 12 paket lelang menjadi dua paket lelang. Secara rinci, paket tender tersebut terdiri dari RSUD dr Soetomo 6 paket, RSU Haji 2 paket, RSJ Menur 1 paket, RS dr Soedono 1 paket dan RS Paru Dungus 2 paket. “Dengan konsolidasi ini banyak menfaat yang kita dapat. Salah satu yang paling utama ialah efektifitas dan efisiensi proses lelang. Karena banyak paket yang dapat kita kerjakan tanpa harus melibatkan banyak pokja dan dengan waktu yang lebih singkat,” tutur Yuswanto.
Selain efektif dan efisien, konsolidasi tender juga memungkinkan diperoleh harga yan g lebih murah karena pengadaan dilakukan dalam jumlah banyak. Selain itu, standarisasi juga akan lebih mudah karena dilakukan dalam satu kali tender. “Kita dapat lebih murah dengan kualitas yang sama. Karena logikanya, kalau beli dalam jumlah banyak akan dapat harga lebih rendah. Meski pemenang lelangnya tidak hanya satu penyedia saja,” tambah dia.
Kendati antusiasme cukup tinggi, Yuswanto juga mengakui adanya sejumlah paket lelang yang belakangan baru diproses menjelang akhir tahun anggaran. Masing-masing adalah pengadaan yang bersumber dari perubahan APBD 2012 dengan metode lelang cepat. Berdasarkan laman lpse.jatimprov.go.id terdapat lima paket lelang tahun ini yang masih diumumkan dengan nilai total Rp6,57 miliar. Pengadaan terebut berasal dari sejumlah OPD antara lain, Dinas Pendidikan Jatim sebanyak dua paket, Bakorwil Jember, Bakorwil Madiun dan Satpol PP.
“Semuanya menggunakan lelang cepat. Insyaallah akan selesai sebelum tahun anggaran 2019 ini berakhir,” tutur dia.
Tahun ini, tercatat pengadaan barang dan jasa di Pemprov Jatim telah terealisasi sebanyak 806 paket dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 2,23 triliun. Dari jumlah tersebut, penawaran dilakukan mencapai Rp 1,95 triliun. “Jadi selisih yang berhasil diefisiensi dari HPS sebesar Rp 279 miliar. Selisih sebenarnya bisa lebih besar jika mengacu pagu anggaran,” pungkas Yuswanto. [tam]
