Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Menteri PDT dan Transmigrasi RI Marwan Jafar beserta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X usai melakukan MoU tentang Transmigrasi.
Pemprov, Bhirawa
Penyelenggaraaan program Transmigrasi diera modern bukan lagi sekedar memindahkan penduduk, dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang kepadatan penduduknya masih rendah. Lebih dari itu, transmigrasi memiliki tujuan mulia, yakni menyejahterakan rakyat dan meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tujuan.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo usai melaksanakan Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama antara Gubernur Daerah Asal dengan Gubernur Daerah Tujuan dan Bupati Daerah asal dan Bupati Daerah Tujuan tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, di gedung serbaguna Kantor Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal Jakarta, Selasa (22/9).
Menurut Gubernur Soekarwo, pemerintah terus berupaya menggalakkan program pembangunan di daerah tertinggal, salah satu caranya melalui program transmigrasi. Ruang lingkupnya meliputi penyiapan calon transmigrasi, calon lokasi, pembangunan pemukiman, penempatan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi.
Pemprov Jatim mengalokasikan dana APBD untuk menyiapkan kebutuhan dasar bagi para transmigran agar dapat hidup dengan layak. Seperti fasilitas air bersih, kesehatan, dan tempat tinggal, juga akses jalan kemudian para transmigran akan didampingi dan diberi pelatihan selama tiga tahun agar bisa beradaptasi dengan baik dan berhasil secara ekonomi di daerah tujuan.
“Jadi ini bukan semata memindahkan orang, tapi kulturnya ikut pindah, gaya hidup ikut pindah, ini yang harus didampingi. Mereka bukan mesin yang dipindah tapi manusia, jadi kita memanusiakan manusia, orang yang punya keinginan kuat untuk sukses di daerah yang baru harus mendapat dukungan dari pemerintah, agar mereka bisa hidup sejahtera di daerah tujuan,” katanya.
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mencontohkan, salah satu bentuk kerjasama transmigrasi antar daerah yang sukses adalah antara Jatim dengan Kaltim, tepatnya di Kabupaten Bulungan. Di kabupaten tersebut, para transmigran asal Jatim dengan masyarakat Bulungan berhasil mengembangkan lahan pertanian kawasan Kayan Delta food estate di Tanjung Buka.
Food estate merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang terintegrasi dalam satu wilayah yang sangat luas. Sejak 2012, Pemprov Jatim bekerjasama dengan Pemprov Kaltim dan Pemkab Bulungan dalam program transmigrasi di food estate bagi 600 KK dengan pola sharing dana dalam jangka waktu tiga tahun.
“Saya tegaskan, ini bukan semata-mata memindahkan penduduk, pertumbuhan penduduk Jatim hanya 0,659 persen. Tapi yang utama, ini kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat pendatang. Kita ingin membangun kultur kebhinekaan, seperti di Bulungan. Setiap tahun kami anggarkan Rp4,3 miliar untuk program transmigrasi karena terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membantu percepatan ekonomi di daerah tertinggal,” katanya.
Pada kesempatan itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, pihaknya memberi apresiasi kepada Pakde Karwo dan 24 Gubernur dan 4 Bupati yang melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) penyelenggaraan program Transmigrasi.
“Kami sangat berterima kasih kepada gubernur dan bupati yang telah mendukung dan berkomitmen terhadap penyelenggaraan transmigrasi ini. Program ini adalah ikhtiar bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya kepada masyarakat di kawasan transmigrasi” katanya.
Jumlah Transmigran yang akan diberangkatkan dari Provinsi Jatim pada 2015 sejumlah 480 KK dari 38 kabupaten/kota. Jatim melaksanakan MoU dengan Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku. [iib]
