Foto: ilustrasi
29 Nama Tersisih di Seleksi Kompetensi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemprov Jatim berlangsung lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Setelah mengumumkan hasil asesmen seleksi kompetensi, hari ini panitia seleksi akan melanjutkan tahapannya berupa seleksi kompetensi bidang dalam bentuk wawancara, Jumat (27/8).
Pelaksanaan tes wawancara tersebut lebih awal dari yang jadwal yang direncanakan pada 3 – 5 September mendatang. Sebanyak 56 peserta yang akan mengikuti seleksi wawancara tersebut secara bergelombang hingga tiga hari ke depan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Indah Wahyuni menjelaskan, setelah dilakukan seleksi kompetensi bidang kepada 85 pendaftar JPT Pratama Pemprov, terdapat 29 nama yang dinyatakan tidak lolos.
Setelah seleksi wawancara ini, selanjutnya pansel akan memilih tiga terbaik untuk diajukan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. “Dalam seleksi wawancara itu kita akan menggali informasi dari pendaftar terkait rencana apa yang mereka tawarkan saat melaksanakan tugas dalam mendukung program-program ibu gubernur. Karena mereka memilih sendiri jabatan yang didaftarkan. Misalnya dalam situasi seperti ini, Dinas Kesehatan membutuhkan orang yang mampu bekerja ekstra,” tutur Indah Wahyuni yang akrab disapa Yuyun tersebut.
Kemampuan bekerja secara tim dan membangun sinergi lintas OPD juga menjadi penilaian. Misalnya dalam hal penanganan pandemi Covid-19, tidak hanya Dinas Kesehatan yang jalan, melainkan seluruh OPD harus bisa pro aktif. “Jadi seperti BKD ini ikut ambil bagian dalam mendukung penanganan Covid-19. Misalnya menerapkan WFH dan WFO bergiliran, melaksanakan vaksinasi untuk ASN dan keluarganya. Itu misalnya,” tutur Yuyun yang juga Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim tersebut.
Yuyun menjelaskan, dalam seleksi terbuka ini terdapat jabatan yang masih cukup ketat persaingannya seperti Bakorwil Malang, Bakorwil Madiun dan Biro Ekonomi Setdaprov Jatim. Sementara persaingan yang paling longgar ialah Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakannyang diikuti hanya dua pendaftar. “Kalau di Bakorwil Malang dan Madiun sekitar 13 pendaftar dan Biro Ekonomi 11 pendaftar,” tutur dia.
Yuyun tidak menjelaskan mengapa di beberapa jabatan tersebut cukup banyak peminat. “Barang kali dianggap sebagai batu loncatan. Tetapi Bakorwil ini justru perannya sangat strategis karena menjadi penghububg antara Pemprov dengan kepala daerah di kabupaten/kota. Apalagi Jatim iniprovinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota terbanyak,” tutur dia.
Sementara terkait jabatan Asisten Sekdaprov Jatim, setelah dibuka perpanjangan hanya terdapat satu pendafaftar. Karena itu, Komisi ASN menyarankan agar Pemprov dapat menggunakan dasar dalam PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN pasal 132. Dalam peraturan itu dimungkinkan dilakukannya rotasi dan mutasi untuk jabatan asisten dari kabupaten/ kota, instansi kementerian, atau perguruan tinggi. “Yang penting sudah duduk di jabatan eselon II.a. Sebenarnya dari internal Pemprov sendiri juga bisa, maka kita lihat nanti kebijakan dari ibu gubernur,” pungkas dia. [tam]
