foto ilustrasi Lelang
Pemprov Jatim, Bhirawa
Upaya percepatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemprov Jatim mulai menunjukkan perkembangan posistif. Hal tersebut dapat terlihat dalam rencana pekerjaan dan kegiatan yang tercatat pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).
Hingga kemarin, Selasa (7/1), tercatat sudah ada 2.724 paket pengadaan dan kegiatan yang diunggah dengan total nilai sekitar Rp 812 miliar dari 67 OPD dan UPT di lingkungan Pemprov Jatim. Sayang, di antara 67 OPD dan UPT tersebut, 28 di antaranya sama sekali belum mengunggah rencana pengadaan dan kegiatan dalam SIRUP.
Selain perencanaan yang diunggah melalaui SIRUP, pengadaan barang dan jasa juga mulai diproses di awal pekan tahun 2020 ini. Secara rinci, proses pengadaan dengan mekanisme tender telah mencapai 17 paket lelang. Sedangkan proses pengadaan non tender telah mencapai 18 paket pekerjaan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Heru Tjahjono menuturkan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan pengadaan barang dan jasa. Hal ini menjadi salah satu komitmen untuk memacu serapan anggaran di Pemprov Jatim. “Ke depan akan dievaluasi kembali detailnya. Berapa yang sudah mengunduh dokumen dan berapa menjaukan penawaran,” tutur Heru kemarin, Selasa (7/1).
Saat ini, lanjut dia, OPD – OPD di lingkungan Pemprov Jatim juga telah diberi surat himbauan terkait percepatan pengadaan barang dan jasa.
Mantan Bupati Tulungagung dua periode itu menjelaskan, proses pengadaan harus dilakukan cepat dan efektif. Termasuk dalam menentukan batas akhir pekerjaan yang didorong untuk selesai lebih cepat dari target. Misalnya, target pekerjaan yang seharusnya selesai tanggal 10, dimajukan batas akhirnya pada tanggal 5. Dengan demikian, perencanaan yang dilakukan bisa bergerak lebih maju.
“Sehingga ada kesempatan untuk memajukan pekerjaan yang ada di triwulan ke dua diproses pada triwulan pertama. Begitu juga triwulan berikutnya terus dilakukan efisiensi waktu sehingga dapat terjadi percepatan pekerjaan,” tutur Heru.
Heru mengaku, saat ini pihaknya tengah menghitung dan membuat simulasi perkembangan pengadaan sesuai jenis perencanaannya. Di antaranya pekerjaan yang tidak menggunakan DED (Detail Enginering Design), pengadaan barang dan jasa dengan DED yang sudah dilakukan tahun lalu. Terakhir, paket yang tahun ini dilaksanakan beriringan antara pelaksanaan DED dan pelaksanaan pekerjaan.
Di sisi lain, Heru mengatakan pemprov juga melakukan efektifitas rapat yang dapat dikerjakan di awal tahun anggaran. Misalnya rapat sosialisasi terkait Perpres 80 tahun 2019 juga akan dilaksanakan bersamaan dengan rapat kordinasi pengadaan barang dan jasa. “Kita ajukan rapatnya insyallah dengan mengundang ketua KPK. Itu dijadikan satu rapat, sosiliasasi Perpres 80 langsung dengan sosialisasi pengedaan barang dan jasa. Otomatis, kegiatan belanja langsung juga jalan,” pungkas Heru. [tam]
