Perda Lama Tak Ganjal Pembangunan Mal

img_1548Tulungagung, Bhirawa
Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, tetap mempersilakan investor untuk membangun pusat perbelanjaan (mal) di Tulungagung. Dikatakan kendati Peraturan Daerah (Perda) tentang mal masih ditarik kembali oleh DPRD setempat namun pembangunan mal masih bisa dilakukan.
”Dalam Perda lama masih bisa asal pembangunannnya di area satu kilometer dari pasar tradisional atau pasar modern. Masih ada lahan untuk pembangunan mal seperti yang disyaratkan itu,” ujarnya, Selasa (20/5).
Menurut Bupati Syahri, Kabupaten Tulungagung masih terbuka untuk pembangunan mal. “Tapi sejauh ini banyak investor yang masih belum mengajukan perizinannya,” terangnya.
Seperti diketahui, dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung akhir pekan kemarin, Rancangan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan gagal ditetapkan menjadi Perda.
Semua fraksi di DPRD Tulungagung belum bisa menetapkan ranperda tersebut karena belum adanya juklak dan juknis dari UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Akibatnya, rancangan Perda yang akan menjadi perubahan dari Perda No.6 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern ditarik kembali pembahasannya.
Bupati Syahri menilai Perda No.6 Tahun 2010 yang berlaku saat ini salah satu pasalnya terkesan melegalisasi praktik monopoli. “Dengan aturan tidak boleh mendirikan toko modern lagi di satu kawasan, ini melegalisasi dua toko modern yang telah ada. Saya tidak sebut namanya pasti tahu sendiri. Sementara jika ada warga di kawasan tersebut yang akan mendirikan toko modern tidak diperbolehkan. Apa ini adil,” paparnya.
Selain itu, lanjut dia, toko modern yang dibatasi jam bukanya juga perlu dikoreksi. Utamanya untuk toko modern yang berada di perkotaan. “Kasihan bagi ibu-ibu yang cari susu malam-malam untuk anaknya, tetapi toko sudah pada tutup,” ucapnya.
Karena itu, Bupati Syahri berharap dengan perubahan Perda No.6 Tahun 2010 yang masih tertunda penetapannya ini dapat merubah hal-hal yang berbau monopoli. “Salah satunya lagi, ada toko modern dekat Pasar Ngunut, padahal toko modern tersebut berdiri sebelum adanya pasar. Lalu apakah tidak boleh pasar modern itu berdiri. Ini perlu dipikirkan pula,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi C DPRD Tulungagung, Wiwik Triasmoro berpendapat rencana pembangunan mal di Tulungagung bakal terhambat akibat perubahan Perda No.6 Tahun 2010 belum bisa ditetapkan oleh DPRD Tulungagung.
Wiwik yang politisi asal PDI Perjuangan ini memperkirakan sampai akhir tahun ini Perda No.6 Tahun 2010 tetap masih berlaku dan belum bakal mengalami perubahan. Itu artinya recana pembangunan mal di Tulungagung bisa jadi baru terealisasi dan ada payung hukumnya pada tahun 2015 mendatang. [wed]

Keterangan Foto: Syahri Mulyo. [wed/bhirawa]

Rate this article!
Tags: