Perda Reklame Dibahas Ulang, Komisi A Undang Pakar

DPRD Surabaya, Bhirawa
Komisi A DPRD Kota Surabaya mengundang beberapa pakar untuk pembahasan Pokok-pokok pikiran rencana perubahan Perda no 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Reklame. Ruh atau Gagasan perubahan ini berawal dari Diktum -ada perubahan UU no 12 tahun 2011 yang diubah menjadi UU no 15 Tahun 2019.

Komisi A menghadirkan 2 pakar yaitu DR Rusdianto Sesung, SH. MH dan Bambang Ariyanto, SH. MH., untuk membedah aturan hukum terkait penyelenggaraan reklame.

Analisa awal di rapat internal komisi A bahwa masih ada beberapa hal yang tidak atau belum diatur dalam Perda no 5 Tahun 2019 sehingga berdampak pada efektivitas penyelenggaraan reklame di kota Surabaya.

“Tidak ada ketentuan mengenai pengendalian dan penertiban persebaran reklame yang ada di kota Surabaya. Ketentuan ini merupakan salah satu yang krusial karena berkaitan dengan persebaran reklame yang harus memenuhi prinsip keselamatan, keamanan, ketertiban umum dan estetika kota”, papar Dr Rusdianto Sesung, SH. MH.

Rusdianto juga menyampaikan bahwa batas waktu Pembongkaran reklame juga belum diatur apabila masa berlaku SIPR telah berakhir dan jaminan pembongkaran. Menurutnya aturan ini seyogyanya juga diatur dalam bab tersendiri.

Selain itu belum ada ketentuan mengenai kewajiban Iklan Layanan Masyarakat (ILM) terhadap reklame yang SIPR nya masih berlaku namun belum/tidak menayangkan materi iklan oleh penyelenggara reklame, yang pada pokoknya agar reklame tidak boleh dibiarkan kosong atau tanpa materi reklame.

Sedangkan Bambang Ariyanto menyoroti beberapa hal diantaranya mulai konsiderans misalkan bahwa prinsip perda itu haruslah berlandaskan 3 hal : landasan Filosofis, Sosialogis dan Yuridis.

Misalnya, kalimat “ketentuan reklame agar lebih efektif” masih biar dan kurang jelas arahnya kemana. Apa yang membuat perda reklame ini dibutuhkan oleh masyarakat? Tentu arahnya pada Penataan Estetika Kota atau pendapata daerah

“Menurut saya, kriteria penyelenggara reklame adalah pemerintah, orang pribadi, badan usaha dan biro reklame. Di perda 5, pemerintah tidak masuk. Sistem Zonasi dalam rangka penataan reklame perlu di detailkan dan tegas misalkan kawasan umum, khusus, seletif atau kawasan tanpa reklame. Juga perlu dipikirkan adanya Perizinan yang disatukan dalam pelayanan unit terpadu sehingga bisa memangkas birokrasi yang terlalu panjang”, tambah Bambang Ariyanto SH. MH dalam ulasannya.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna untuk penataan wilayah memang harus dilakukan demi estetika wajah kota surabaya.

”Nantinya akan diberlakukan kawasan kendali ketat, kawasan kendali sedang, kawasan kendali rendah, kawasan khusus, kawasan tanpa reklame. Hal ini kita lakukan supaya bisa mengontrol keberadaan reklame di kota surabaya,” ujar Pertiwi Ayu Khrisna.

Kesepakatan ini menurutnya dilakukan dengan beberapa pakar salah satunya pakar Dr Rusdianto Sesung, S.H, M.h. dan OPD terkait. “Pemantuan secara online kami harapkan segera bisa menjadi kenyataan agar mimpi kami dari Komisi A DPRD Kota Surabaya bisa diwujudkan oleh pihak terkait,” imbuh Ayu.

Nantinya semua pengawasan satu pintu apabila ada pengusaha reklame yang akan habis masa berlakunya secara otomatis akan ada peringatan secara online dan bila masih membandel tidak membayar pajak, akan mati secara online reklame videotron tersebut.

Sementara itu salah satu anggota komisi A, Fatkur Rohman menyindir perihal masih banyaknya reklame yang justru menganggu estetika kota.

“Salah satu prinsip dasar penataan reklame adalah bagaimana tetap menunjang estetika kota, sehingga jika ini benar pengelolaannya justru akan aset dan daya tarik kota kita bagi wisatawan. Menurut saya, kalau perlu didetailkan di perda misalkan perihal Zonasi, ini agar lebih terarah dan sistematis”, Kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Fatkur juga mendorong agar di perda ini dimungkinkan penuangan pasal terkait pemanfaatan teknologi IT dalam rangka penyelenggaraan reklame di kota Surabaya, semisal memunculkan konsep semacam E-reklame.

“Konsep E-Reklame semoga bisa membantu pemercepatan deteksi secara teknologi IT ketika semisal Surat Izin Pendirian Reklame (SIPR) sudah habis masa berlakunya, bisa langsung ditindak dan tidak kucing-kucingan, ini implementasi Surabaya sebagai SMART CITY,” pungkas Fatkur. [gat.dre]

Tags: