Perebutan Pimpinan Komisi DPRD Bakal Sengit

kursi-kekuasaan1Tulungagung, Bhirawa
Persaingan memperebutkan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya di DPRD Tulungagung bakal berlangsung sengit. Apalagi sampai saat ini dikabarkan belum ada tanda-tanda terjalinnya komunikasi politik antar fraksi terkait posisi pimpinan di alat kelengkapan dewan tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar dan mempunyai anggota sebanyak 12 anggota bisa saja menyapu bersih seluruh pimpinan di alat kelengkapan dewan. Atau justru sebaliknya, gigit jari tidak mendapat posisi sebagai pimpinan di komisi.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro pada Bhirawa, Rabu (15/10), tidak memungkiri perebutan pimpinan komisi bakal berlangsung sengit. “Kalau tidak ada komunikasi politik di antara fraksi-fraksi bisa sengit,” tuturnya.
Apalagi, lanjut dia, dalam aturan tata tertib dan kode etik DPRD Tulungagung periode 2014-2019 yang kini sedang dalam proses persetujuan Gubernur Jatim disebutkan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya dilakukan oleh anggota.
“Di sini bisa terjadi kesengitan itu. PDI Perjuangan yang jumlah anggotanya di masing-masing komisi nanti rata-rata tiga orang tidak menutup kemungkinan dapat merebut posisi ketua komisi. Atau justru sebaliknya. Nanti tergantung komunikasi politik yang dibangun. Semua punya kans untuk menjabat sebagai pimpinan komisi,” paparnya.
Wiwik menyebut saat ini belum bisa dilakukan pemilihan pimpinan komisi di DPRD Tulungagung. Ini karena aturan tatib dan kode etik DPRD Tulungagung masih dalam proses persetujuan di Gubernur Jatim. “Mungkin minggu depan sudah turun. Baru setelah itu dilakukan pemilihan pimpinan komisi,” terangnya.
Dia berharap siapa pun yang menjadi pimpinan komisi, utamanya ketua komisi haruslah orang yang betul-betul mumpuni. Artinya, secara keilmuan dan performa tidak kalah dibanding kepala-kepala SKPD di lingkup Pemkab Tulungagung.
“Kalau ketua komisinya tidak tahu apa-apa bagaimana dapat mengontrol kinerja SKPD. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang mumpuni. Minimal sudah berpengalaman sebagai anggota dewan,” paparnya.
Ketika ditanya pada periode sebelumnya ada ketua komisi yang dijabat oleh anggota dewan yang belum berpengalaman sebagai anggota dewan, Wiwik yang alumni Universitas Jember ini menjawab hal tersebut terjadi karena adanya komunikasi politik.
“Proses pemilihan pimpinan komisi dulu itu didahului oleh komunikasi politik. Hasilnya pemilihan menjadi kondusif. Disetujui semua fraksi sebelum terjadi pemilihan. Memang terjadi ada ketua komisi yang dipilih dari anggota baru tertapi tandemnya yakni jabatan sekretaris dipegang oleh anggota lama yang jadi anggota dewan lagi. Kalau menang-menangan kemudian yang jadi semua dari anggota baru tinggal tunggu apa yang terjadi,” paparnya lagi.
Seperti diketahui, di DPRD Tulungagung sudah terbentuk delapan fraksi. Mereka akan memperebutkan jabatan pimpinan komisi yang rencananya berjumlah empat komisi.n [wed]

Tags: