Bupati Lumajang Drs.As at Malik, ,ketika membuka kegiatan Lokakarya Pencegahan Korupsi Dalam Pembangunan Desa Bagi Gerakan PKK, Karangtaruna, Dan Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Lumajang.
Lumajang, Bhirawa
Dalam rangka mewujudkan good government khususnya terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, Bupati Lumajang Drs.As at Malik mengajak semua stakeholder, terutama kaum hawa , untuk sangat penting dalam pencegahan tindak korupsi. Menurut Bupati perempuan harus mampu me-manange kebutuhan keluarga.
Ajakan Bupati As at ini disampaikan saat membuka kegiatan Lokakarya Pencegahan Korupsi Dalam Pembangunan Desa Bagi Gerakan PKK, Karangtaruna, Dan Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Lumajang, yang bertempat di Gedung Panti PKK Lumajang, Senin (9/10).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten Lumajang, Ketua Muslimat se Kabupaten Lumajang, Perwakilan pendamping desa, dan perwakilan Lembaga desa tersebut juga melibatkan LSM Kompak Provinsi Jawa Timur serta dari Malang Corruption Watch (MCW) sebagai nara sumbernya.
Pada kesempatan itu Bupati juga menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan itu sejalan dengan cita cita Pemkab Lumajang yang terus berbenah dalam menciptakan good governance. Salah satu wujudnya , lanjut Bupati As at, telah diwujudkan tata kelola pemerintahan dengan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan yang jauh dari tindak korupsi.
Untuk itu, bupati berharap bahwa peran perempuan khususnya TP-PKK yang hadir pada kesempatan tersebut dapat menjadi pelopor perempuan anti korupsi di Kabupaten Lumajang. Sebab peranan perempuan dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, salah satu contoh yang paling sederhana yaitu bahwa perempuan harus mampu me-manange kebutuhan keluarga dengan baik.
”Korupsi banyak pendorong yang tidak langsung, dan korupsi bukan hanya terjadi karena ada keinginan, namun banyak faktor yang lain, maka sudah seharusnya seluruh kegiatan yang berdampak pada perbuatan korupsi harus dihindari,” ujarnya.
Sementara itu,menurut Nurul Afandi selaku Kordinator Kompak Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa fokus kegiatan tersebut adalah dalam rangka edukasi bagi masyarakat khususnya kepada perempuan, untuk berperan aktif sebagai jargon gerakan anti korupsi pembangunan desa, untuk membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang jauh dari korupsi.
Lebih lanjut Nurul menjelaskan bahwa untuk mendukung kegiatan itu pihaknya mengaku telah mengirimkan 5 orang dari Lumajang untuk mendapatkan pelatihan di Aceh,dengan maksud agar hak dan partisipasi perempuan sebagai warga masyarakat akan terus dilibatkan pada berbagai kegiatan diantaranya merancang program dan kegiatan di desa dalam merumuskan APBDes.
“Dalam kesempatan tersebut kita juga menyerahkan perlengkapan Simulasi Trata (transparan, akuntabel, dan tepat guna)yang berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat khususnya kepada perempuan, untuk berperan aktif sebagai jargon gerakan anti korupsi pembangunan desa,” pungkasnya.( Dwi)
