Bangun Winarso
Sidoarjo, Bhirawa
Semangat Pemkab Sidoarjo merencanakan anggaran Mamin begitu menggebu, tetapi akhirnya menjadi loyo karena tak mampu menyerap seluruh anggaran sehingga Silpa Mamin 2016 saja mencapai Rp17 miliar.
Saat merencanakan anggaran Mamin, menurut ketua fraksi PAN DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, Senin (10/7), dalam PU Pertanggunganjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016, dibuat tinggi anggarannya untuk menunjang kegiatan rapat eksekutif.
Dewan menyetujui karena kebutuhan Mamin dapat mendukung kinerja. Tetapi sungguh mengecewakan, karena anggaran yang sudah direncanakan begitu besar tidak berbanding lurus dengan pelaksanaanya. Tidak mampu diserap dan malah menyisakan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) mencapai Rp17 miliar.
”Saya tidak tahu bagaimana saat merencanakan. Silpa Mamin Rp17 miliar itu sangat besar, uang dapat digunakan memperbaiki jalan, sekolah, pasar dan lain lain. Kalau begini uang itu dikembalikan ke kas untuk dibuat perencanaan baru lagi tahun 2017,” ujarnya.
Ia menilai etos kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) Sidoarjo mulai kendor. Terlihat lagi dari Silpa tunjangan pegawai yang juga Silpanya Rp27 miliar. Tunjangan ASN itu mudah direncanakan dan kemudian dipatok anggaran yang disediakan. Kalau sampai terjadi Silpa, apalagi angkanya tidak wajar pasti ini berhubungan dengan etos kerja. Mungkin saja pekerjaan lembur berkurang. Kalau dijumlahkan Silpa tunjangan ASN dan Mamin mencapai Rp60 miliar.
Ia mengatakan, untuk tunjangan ASN memang dilebihkan 2,5% sehingga untuk gaji dan tunjangan ASN Rp 1,7 triliun. tetapi aneh bila masih menyisakan Silpa Rp27 miliar.
Sidoarjo ini merupakan kabupaten terkaya di Jatim dengan APBD 2016 sebesar Rp3,7 triliun. Luas wilayahnya kecil tetapi APBD nya luar biasa, Cuma cara pengelolaannya tidak maksimal. Patokannya pada Silpa yang sangat besar, total Silpa Kab Sidoarjo 2016 mencapai Rp584 miliar. Silpa 2016 lebih besar dari Silpa 2015 yang Rp574 miliar. ”Saya tidak paham, bagaimana dulu membuat perencanaan anggaran sehingga penyerapannya menjadi sangat rendah sekali,” tuturnya.
Hal lain yang disoroti adalah rendahnya anggaran BTT (Beaya Tak terduga) hanya dipatok Rp3 miliar. BTT merupakan anggaran bencana yang bisa dikeluarkan setiap saat. Idealnya BTT dipatok Rp10 miliar atau lebih karena Sidoarjo merupakan daerah bencana, seperti angin puiting beliung di Krian, Wonoayu serta Lapindo. Dengan APBD sebesar itu sangat naif bila BTT dipatok hanya Rp3 miliar.
Ia menyoroti penempatan dana pada bank yang jumlahnya lebih besar pada rekening giro daripada rekening deposito. Dengan demikian Pemkab berpotensi kehilangan keuntungan lebih besar atas bunga yang diperoleh tiap bulannya. Saat ini penempatan dana di rekening giro Rp317 miliar. Sementara penempatan deposito Rp200 miliar. Seperti diketahui bunga deposito lebih besar dari bunga rekening giro. Fraksi PAN meminta penjelasan Pemkab untuk menanggapi soal tingginya penempatan dana rek giro ini. [hds]
