Perintahkan Layanan KTP-el di Kecamatan

Jarianto memberikan paparan terkait layanan KTP-el di Kantor Kecamatan Tulungagung, Kamis (5/4).

Tulungagung, Bhirawa
Layanan KTP elektronik(KTP el) diwajibkan untuk dilakukan sampai tingkat kecamatan. Pembukaan layanan KTP el di kecamatan ini disampaikan Pj Bupati Tulungagung, Dr Jarianto MSi, untuk meniadakan antrean panjang di kantor dispendukcapil Tulungagung.
“Sekarang saya larang ada antrean di Kantor Dispendukcapil. Bagaimana pun (layanan KTP-el) harus sudah dilakukan di kecamatan-kecamatan,” ujarnya seusai melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kantor Kecamatan Tulungagung, Kamis (5/4).
Antrean panjang pemohon KTP-el di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung menjadi sorotan tersendiri Jarianto. Apalagi persoalan tersebut selalu menjadi bagian pembahasan saat dia melakukan kunker ke kecamatan-kecamatan.
Menurut Jarianto pelayanan mengurus KTP-el di kecamatan-kecamatan sudah bisa dilakukan sekarang. Tidak sampai menunggu waktu lama.
“Harus mulai sekarang dilakukan. Saya sudah katakan pada Kepala Dispendukcapil saat ke Jakarta ,anda jangan pulang kalau belum berhasil. Sekarang sudah bawa pulang 25.000 (blanko) KTP-el sekaligus pencetakannya,” paparnya.
Selain itu, lanjut dia, pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung untuk pengurusan akte kelahiran juga harus ditingkatkan. “Jadi nanti bagaimana seorang ibu sudah dapat membawa pulang bayinya juga sudah membawa akte kelahiran anaknya,” tuturnya.
Kunker ke Kantor Kecamatan Tulungagung kemarin merupakan kunker ke-17 yang dilakukan Jarianto ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tulungagung .
Kemarin juga Jarianto yang didampingi perwakilan anggota Forkopimda Tulungagung menuntaskan kunker ke-19 kecamatan dengan mengunjungi Kantor Kecamatan Kalidawir dan Kantor Kecamatan Pucanglaban setelah dari Kecamatan Tulungagung.
Dikatakan pejabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim ini, kunker ke kecamatan-kecamatan merupakan cara ampuh untuk menjaring semua permasalahan.
Menjaring semua aspirasi masyarakat termasuk juga dari kepala desa, lurah dan birokrat yang ada di kecamatan.
“Karena itu pula saya bawa juga sebagian kepala-kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung untuk mendengar langsung yang diutarakan warga sehingga menjadi acuan menyelesaikan masalah yang lebih konkret dan nyata,” paparnya. (wed)

Tags: