Pemprov Jatim, Bhirawa
Masalah pertanahan masih menjadi yang terburuk berdasar laporan masyarakat atas pelayanan publik kepada Ombudsmen RI Perwakilan Jatim di tahun 2014. Sementara kualitas layanan dan mal administrasi mendominasi obyek laporan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Widyarta mengatakan, pihaknya menerima 336 pengaduan terkait layanan public dari seluruh wilayah provinsi Jawa Timur pada tahun 2014. Dari jumlah tersebut sampai akhir tahun telah dapat diselesaikan sebanyak 239 laporan (71,2 %) dan sisanya masih dalam proses penyelesaian.
Dipaparkannya, dari 336 laporan yang masuk tersebut substansi pertanahan menduduki ranking nomor 1 sebanyak 74 laporan atau 22 persen dari total jumlah laporan disusul permasalahan/substansi kepegawaian sebanyak 37 laporan.
Lalu bidang peradilan dan pendidikan masing-masing sebanyak 28 laporan. Masalah pelayanan kepolisian menempati rangking berikutnya dengan jumlah laporan 26 laporan.
Agus juga menambahkan, masyarakat melapor ke Ombudsman dikarenakan adanya pelayanan yang tidak berkualitas sehingga muncul tindakan mal administrasi. Dilihat dari mal administrasi yang terjadi, tidak memberi pelayanan menempati urutan pertama sebanyak 108 laporan atau 32,1 persen.
Kemudian penundaan berlarut menempati urutan kedua dengan jumlah laporan 66 laporan dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 54 laporan menduduki urutan ketiga. Sedangkan kalau berdasarkan Instansi terlapor Pemerintah Daerah menduduki jumlah laporan terbanyak yaitu 168 laporan atau 50 persen dilanjutkan BPN/Kantor Pertanahan sebanyak 43 laporan dan kepolisisn dengan laporan sebanyak 31 laporan menempati urutan ketiga.
“Masyarakat Jawa Timur sudah meningkat kesadarannya untuk melaporkan apabila mendapatkan pelayanan publik yang tidak berkualitas terbukti dari 336 laporan yang masuk 209 atau 62,2 persen laporan berasal dari perorangan atau individu,” katanya.
Dijelaskannya, diantara 38 kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, Kota Surabaya merupakan daerah terlapor yang paling tinggi yaitu sebanyak 156 laporan atau 46,5 persen dari seluruh la[poran yang masuk disusul Kabupaten Sidoarjo sebanyak 30 laporan selanjutnya Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto diurutan ketiga sebanyak 15 laporan.
“Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun menempati urutan pertama dalam jumlah instansi terlapor karena di Kota tersebut selain instansi pemerintah kota juga terdapat banyak instansi vertikal lainnya,” katanya. [rac]
Keterangan Tabel Jumlah laporan berdasarkan instansi terlapor.
