Perkebunan Jatim Terancam Bangkrut

Kota Malang, Bhirawa
Ketua Forum Asosiasi Perkebunan Besar, Jatim, Dr. Muhammad Muzakki MSi, disela-sela Pertemuan Sosialisasi Evaluasi dan Klasifikasi Perkebunan Jawa Timur, di Hotel Westen OJ, Rabu (29/7) kemarin, mengingatkan jika usaha perkebunan di Jawa Timur terancam gulung tikar.
Menurut dia, ada beberapa faktor yang mengancam keberadaan usaha perkebunan. Salah satunya adalah regulasi pemerintah terkait dengan PPN 10 persen setiap transaksi hasil perkebunan. Selain itu, adanya pajak ekspor khusus untuk Kakau sebesar 5 persen, ini juga menjadi ancaman bagi usaha perkebunan.
“Sejak tahun 2014, kita tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, ini tentunya sangat memberatkan kami bagi pelaku usaha perkebunan,” ujar Zakki. Belum lagi kondisi perekonomian yang makin tidak stabil, membuat dia dan kawan-kawan makin berat untuk tetap eksis di Perkebunan. Bahkan  di Jawa Timur 35 sampai 40 persen, dari total pengusaha Perkebunan 800 orang, sudah tidak mampu bertahan lagi.
“Teman-teman kami, banyak yang tidak bisa bertahan, usaha sulit, ekonomi lesu, beban dari pemerintah cukup tinggi, ini persoalan yang sangat serius bagi kami,” kata Zakki.
Belum lagi, faktor perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), belakangan ini, dinilai dia sangat susah. Karena dalam prakteknya pengurusan HGU, tidak bisa tuntas dalam satu tahun.
“HGU itu merupakan syarat agar kami tetap bisa berusaha, jika tidak bisa terbit kami juga akan kesulitan, padahal usaha perkebunan itu, membutuhkan waktu, dan tidak bisa instan. Kalau tanpa ada HGU kemudian kami tetap berusaha nanti kami dikatakan melanggar, makanya kami butuh kepastian,”tambah dia. Padahal perkebunan menyumbangkan peluang kerja yang sangat besar, tidak kurang dari 500000 tenaga kerja yang terlibat, mulai dari Karet, Kopi, Tebu dan komuditas lainnya.
“Tidak hanya perusahaan yang menyumbangkan tenaga kerja, tetapi kami diperkebunan juga memiliki andil menyerap tenaga kerja.Karena itu kami berharap pemerintah memberikan perhatian,”tambah dia.
Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan aparat hukum terhadap keamanan perkebunan. Pihak keamanan harus bersikap tegas terhadap kebun-kebun  yang dijarah diduduki rakyat.
Dia menambahkan energi pemerintah untuk memberikan perhatian pada sektor perkebunan, sangat minim, penyebabnya adalah energinya terkuras di bidang politik. Untuk itu, dalam pertemuan yang berlangsung dua hari di Kota Malang ini, pihaknya akan menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementrian terkait  dan pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Tani Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Karyadi meminta kepada pengusaha perkebunan untuk terus melakukan inovasi, agar dunia perkebuanan tetap berkembang.
“Sebagai pembina kami berharap pelaku usaha perkebunan menggali potensi lain apa yang bisa dilakukan  harus dilakukan. Usaha harus re desain, sehingga perkebunan tidak berhenti di tengah jalan,”ujar dia. [mut]