Perketat Pengawasan Limbah B3-Medis di Kota Probolinggo

Komisi III Seriusi Limbah Medis

Komisi III DPRD Kota Probolinggo melakukan sidak ke Puskesmas Kanigaran. [wiwit agus pribadi/bhirawa]


Probolinggo, Bhirawa
Adanya limbah medis serta limbah berbahaya beracun (B3) di Kota Probolinggo, menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Sebab, ada sejumlah laporan terkait pembuangan sampah medis secara sembarangan.

Karenanya, Komisi III DPRD meminta Dinas Lingkungan (DLH) Kota Probolinggo memperketat pengawasan pembuangan limbah medis dan B3. Seperti yang diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Robit Riyanto, Rabu (24/2).

Menurutnya, DLH perlu memperketat pengawasan pembuangan limbah medis dan B3. Pasalnya, ia mendapati sejumlah laporan dari konstituennya jika ada sejumlah optik yang membuang limbahnya ke tempat pembuangan sampah (TPS) sementara. Kemudian, sampah itu diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

“Saat ini banyak apotek, optik, termasuk sejumlah fasilitas kesehatan lainnya, baik puskesmas dan klinik yang jumlahnya kian meningkat. Karenanya, kami berharap DLH juga memperketat pemantauan terhadap limbah yang dihasilkan, baik B3 dan limbah medis,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan DLH.

Robit mengatakan, menurut salah satu buku yang dibacanya, limbah B3 dampaknya bukan sekarang, tetapi 50 tahun mendatang. “Karenanya, mari kita jaga anak dan cucu kita mulai dari sekarang,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III Agus Rianto. Menurutnya, meski limbah medis dan B3 diambil dan dikelolah pihak ketiga, data pemantauan dan ranah sosialisasi kepada setiap perusahaan masih melekat di DLH.

“Seperti salah satu pabrik asbes. Pada saat pengangkutan limbahnya, truknya juga harus ditutup dengan rapat dan baik. Termasuk limbah medis. Mengingat, saya dapat informasi jika incenerator yang ada di RSUD dr. Mohamad Saleh, tidak difungsikan saat ini,” katanya.

Kepala DLH Kota Probolinggo Rachmadeta Antariksa membenarkan jika meski penanganan limbah medis sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, untuk data dan pengawasan tetap menjadi wewenang DLH. Begitu juga untuk pabrik atau perusahaan.

“Kami memiliki kewajiban melakukan sosialisasi dan pengecekan terhadap limbah yang ada di pabrik atau perusahaan. Termasuk juga untuk pengawasan limbah medis,” ujar pria yang akrab disapa Deta ini. Terkait insinerator milik RSUD dr. Mohamad Saleh, menurut Deta, masih tetap berfungsi seperti biasa. Termasuk di sejumlah puskesmas.

“Sebetulnya puskesmas memiliki insinerator masing-masing, namun skalanya kecil. Jadi, jika limbah medisnya banyak, maka dititipkan ke RSUD dr. Mohamad Saleh, untuk dibakar dengan alat insinerator yang lebih besar,” jelasnya.

Ia sepakat ke depan akan lebih memperketat lagi dalam hal pengawasan pembuangan limbah medis dan B3. Pengelolaan sampah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kota Probolinggo, terus menjadi perhatian DPRD. Komisi III DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah fasyankes.

Salah satunya, Puskesmas Kanigaran. Diketahui, tempat penampungan sementara (TPS) sampah medis di fasyankes ini belum dilengkapi cold storage. Puskesmas Kanigaran memiliki TPS sampah medis terpisah dari ruang pelayanan kesehatan. TPS itu berada di sisi selatan di halaman puskesmas.

Di sana, terdapat dua TPS yang tertutup dengan pintu aluminium. Saat itu, hanya salah satu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sampah medis.

“Kami telah memiliki TPS untuk sampah medis. Memang belum ideal, namun masih menampung untuk tempat penyimpanan,” ujar Kepala UPT Puskesmas Kanigaran dr Lusi Tri Wahyuli.

Dengan TPS yang ada saat ini, pengambilan sampah medis dilakukan sebulan sekali. Namun jika menggunakan cold storage pengambilan sampah medis bisa dilakukan setiap 90 hari sekali. “Sampah medis ini diangkut oleh PT Priya, untuk pemusnahannya,” terangnya.

Selain ada TPS untuk sampah medis, Puskesmas Kanigaran juga memiliki tempat tersendiri untuk sampah nonmedis. Sampah nonmedis ditempatkan di bak sampah plastik hijau di lokasi berbeda. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto mengatakan, kedatangan Komisi III ke sejumlah fasyankes untuk menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat pekan lalu.

“Tadi juga melihat fasilitas insinerator di RSUD dr. Mohamad Saleh, kemudian ke Instalasi Pengelolaan Limbah dan terakhir ke Puskesmas Kanigaran,” tuturnya.

Agus melihat, dengan kondisi TPS sampah medis saat ini yang belum dilengkapi cold storage, maka masa penyimpanan sampah medis hanya 30 hari. Jika dilengkapi cold storage, bisa diangkut setiap 90 hari sekali.

“Kemarin, sudah disampaikan oleh Plt Kadinkes bahwa ada program untuk membangun cold storage TPS di semua puskesmas di Kota Probolinggo. Namun, sebaiknya pengangkutan sampah medis tidak perlu dibuang sampai ke Mojokerto. Karena kan kita sudah punya insinerator di RSUD dr. Mohamad Saleh. Sampah medis dari puskesmas bisa segera dikelola di Kota Probolinggo,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Komisi III melakukan rapat dengar pendapat terkait masalah limbah medis di RSUD dr. Mohamad Saleh serta fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Probolinggo. Komisi yang membidangi masalah kesehatan ini mendapatkan laporan masyarakat, bahwa RSUD membuang sampah medis ke TPA Anggrek.

Namun kabar itu dibantah Plt Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh Abraar HS Kuddah. Ia memastikan pemisahan sampah telah dilakukan sejak di dalam ruang pemeriksaan.

“Sampah medis dan nonmedis sejak awal telah dipisahkan. Sampah infeksius dikumpulkan untuk dibakar di insinerator, sedangkan sampah noninfeksius ditempatkan dalam kantong plastik hitam untuk dibuang ke TPA,” tambahnya. [wap]

Tags: