Oleh sebab itulah, sudah semestinya Badan Pangan Nasional (BPN) atau National Food Agency (NFA) perlu terus memperhatikan permasalahan konektivitas sebagai syarat utama dalam mendorong penguatan pangan. Pasalnya, posisi BPN memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang dikelola BUMN Pangan, termasuk perumusan kebijakan dan penetapan harga pembelian Pemerintah dan rafaksi harga, yang secara regulatif ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.66 Tahun 2021, pasal 28 yang menyebutkan bahwa BPN mendapatkan kewenangan dalam hal perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan, stabilisasi harga dan distribusi pangan serta perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor impor pangan.
Dilanjutkan, Pasal 29, BPN mendapatkan kewenangan untuk memutuskan penugasan Perum BULOG dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Namun, kendati demikian BPN atau NFA tentu tidak bisa berkerja sendiri. Untuk itu, NFA membutuhkan dukungan dari semua pihak agar bisa lancar membangun ketahanan pangan nasional, perlu mengajak stakeholders pangan untuk meningkatkan konektivitas antara hulu hilir, mulai dari produksi, pendistribusian hingga konsumsinya.
Dari situ, terlihat jelas bahwa upaya mewujudkan konektivitas pangan, negara perlu memiliki stok, yang terkoneksi dengan teman – teman di pasar, yang nantinya perlu didukung dengan BUMN Pangan seperti penugasan kepada BULOG dan Holding Pangan ID FOOD dan Kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga. Semua perlu terkoneksikan agar tata niaga pangan di negeri baik, sehingga di pasar tiap tahun tidak terus menghadapi persoalan-persoalan pangan.
Gumoyo Mumpuni Ningsih
Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang.
