Perkuat Pembahasan Raperda Anti Narkoba, Anggota Dewan Bakal Tes Urine

DPRD Jatim, Bhirawa
Memperkuat  pembahasan Raperda soal Pencegahan, Pembrantasan, Pencegahaan Penggunaan & Peredaran Gelap Narkotika , Komisi A bersama BNP (Badan Narkotika Provinsi) Jatim akan menggelar tes urine bagi anggota DPRD Jatim serta Sekretariat DPRD Jatim. Rencananya tes tersebut dilaksanakan pada hari Jum’at (13/5) di Kantor DPRD Jatim.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menegasskan sebagai wakil rakyat tentunya lembaga DPRD Jatim bisa menjadi contoh di masyarakat terkait dengan penggunaan narkoba yang sudah      menjangkiti di semua lini, tanpa terkecuali.
Karena itu, seiring dengan dibahasnya Raperda P2BN, maka para wakil rakyat diwajibkan perang dengan narkoba, diantaranya dengan menghindari penggunaan benda-benda terlarang tersebut.
“Yang jelas kami dan BNN sudah komitmen untuk memberantas penggunaan narkoba di masyarakat. Untuk itu munculnya Perda P2BN diharapkan mampu menekan pemakaian narkoba yang kini sudah masuk di semua lini hingga pejabatpun terseret dengan serbuk setaan tersebut,”tegas politisi asal Partai Golkar, Rabu (11/5).
Ditambahkan Freddy, Provinsi Jatim ternyata menjadi sasaran empuk peredaran narkoba dan barang haram. Ini ditegaskan, dengan status peringkat pertama sebagai provinsi dengan jumlah pengguna narkoba paling banyak dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Sementara, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Jatim Brigjen Pol Iwan A Ibrahim mengatakan, dari data yang ada, dari 4,9 juta pengguna narkoba di Indonesia, 400 ribu diantaranya berada di Jatim.
Jumlah tersebut sebenarnya sudah turun dibandingkan tahun 2013 dimana angkanya mencapai 740 ribu pengguna.
“Tapi meski turun, pengguna narkoba di Jatim paling tinggi,” tegasnya usai deklarasi “Gerakan Rehabilitasi 10.000 Penyalahguna Narkoba”,akunya.
Masih banyaknya pengguna tersebut menjadikan kerugian akibat penyalahgunaan narkoba masih tetap tinggi. Untuk nasional, jumlah kerugian mencapai Rp 57 triliun. “Dari jumlah itu, kerugian di Jatim setiap tahunnya mencapai Rp 9,5 triliun,” jelas Iwan. [Cty]