Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman usai membuka rakor kepala SMA se Jatim di Surabaya, Senin (23/4). [adit hananta utama]
Dindik Siapkan Evaluasi Besaran SPP
Dindik Jatim, Bhirawa
Beban anggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan tidak bisa hanya ditanggung pemerintah. Karena itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendorong agar sekolah memiliki manajemen yang kreatif dalam memperkuat sumber pendanaan. Salah satunya melalui Badan Layanan Umum (BLU).
Tidak hanya untuk SMK, BLU diakui Pakde Karwo juga dapat diimplementasikan untuk SMA. Sebab dengan BLU, sekolah akan memiliki sumber pendanaan yang dikelola dari potensinya masing-masing. Dengan begitu, pada saatnya nanti SPP bisa jadi akan dikurangi.
“Kalau ada sekolah yang mendaftar (Jadi BLU) dan berhasil, itu nanti bisa jadi best practice. BLU itu jawaban terhadap perkembangan dan stimulus inovasi,” tutur Pakde Karwo di sela pembukaan rapat koordinasi kepala SMA se-Jatim di Surabaya, Senin (23/4). Tidak hanya SPP, kesejahteraan guru yang selama ini diintervensi oleh pemerintah juga bisa dilakukan oleh sekolah. Seperti diketahui, tahun ini Pemprov Jatim telah mengucurkan subsidi honor untuk 8 ribu GTT – PTT SMA/SMK di Jatim dengan nilai Rp750 ribu per bulan.
“Kalau peningkatan (Subsidi) pasti ada. Tapi yang menarik ini adalah kreatifitas sekolah membangun manajemen yang dilemparkan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim berupa BLU,” tutur Pakde Karwo.
Selain manajerial, Pakde Karwo juga menekankan terkait isu strategis yang sedang dihadapi Pemprov Jatim terhadap pembangunan sumber daya manusia. Pihaknya mengaku, double track merupakan solusi yang di dalamnya terdapat link and match antara pendidikan dengan lowongan tenaga kerja.
“Penerapan konsep double track untuk menghadapi pertarungan global dan mengisi kekosongan 90 ribu tenaga kerja di industri merupakan keputusan penting,” ujar Pakde Karwo.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, dalam rakor kepala SMA se Jatim terdapat tiga pembahasan yang akan menjadi target. Di antaranya evaluasi SPP yang telah diatur dalam SE Gubernur Jatim, pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta tata tertib kesiswaan.
“Kita lakukan evaluasi besaran SPP dengan mengambil masukan dari daerah-daerah. Apakah terlalu besar atau masih perlu penambahan,” tutur Saiful.
Besaran SPP, secara otomatis akan berpengaruh terhadap penyusunan RKAS di masing-masing sekolah. Karena itu, Saiful menuturkan, mulai saat ini sekolah sudah dipersiapkan untuk menyusun RKAS tahun ajaran 2018/2019. “RKAS ini disusun berdasar tahun ajaran, dan kita akan segera menghadapi tahun ajaran baru tersebut,” tandasnya.
Di singgung terkait tata tertib kesiswaan, Saiful mengaku hingga saat ini sekolah masih diliputi kekhawatiran ketika akan mengambil tindakan pendisiplinan kepada siswa. Karena itu, tata tertib kesiswaan ini perlu dibentuk bahkan bila perlu dijadikan peraturan gubernur. “Kita diskusikan di sini, sanksi pendisiplinan seperti apa yang cocok untuk diberlakukan saat ini,” pungkas dia. [tam]
