Perkumpulan Honorer K2 Jatim Nilai Seleksi PPPK Formasi Guru Tak Adil

Ketua GTT Jatim, Eko Mardiono

Surabaya, Bhirawa
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 resmi diumumkan Wakil Presiden, Senin (23/11) sore secara virtual. Seleksi ini terbuka bagi para guru honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) termasuk tenaga guru honorer kategori 2 atau K2, untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi.
Terkait hal ini, Koordinator Wilayah (Korwil) Perkumpulan Honirer K2 Jatim, Eko Mardiono, menilai ujian seleksi bagi guru honorer termasuk kategori 2 adalah langkah yang tidak adil. Sebab, jika pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan honorer semestinya mengangkat semua tenaga honorer menjadi PPPK.
“Tidak adil, karena ada yang sudah test. Di 2013, para honorer ini sudah melakukan test, yang satu dinyatakan lulus yang sisanya dinyatakan tidak lulus. Sedangkan yang dinyatakan lulus passing grade berapa kami tidak tahu. Hal ini selalu menjadi permasalahan. Apalagi ada yang honorer bekerja lebih 15 tahun, kalau ikut test dengan yang baru – baru pasti kalah,” ungkap Eko, Selasa (24/11).
Eko menyebut di beberapa wilayah, guru honorer ada yang bekerja sudah puluhan tahun. Hal ini menurutnya, pengalaman sebagai pendidik tentunya tidak bisa dikesampingkan. Karenanya, ia menuturkan jika para honorer akan terus berjuang agar bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Ada yang sudah bekerja puluhan tahun lho. Kalau saya tetap berjuang karena PNS sesuatu yang dinantikan, tapi kalau teman – teman ingin menjadi PPPK silahkan,” jabarnya.
Dijelaskan Eko, misalnya honorer menjadi PPPK, jika mengacu Kota Surabaya maka nantinya gaji yang didapatkan akan terjun bebas karena PPPK dihitung masa kerja dari nol tahun.
“PPPK di kota Surabaya kalau dihitung awal kerja itu nol tahun, gajinya terjun bebas, kalau di daerah memang meningkat tajam. Mereka dihitung nol tahun masa kerjanya. Kita dirugikan, kalau di Surabaya masa kerja nol tahun itu 3A menerima gaji Rp2,8 Juta,” jelas dia.
Guru honorer, kata Eko, masih berkeyakinan di Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2020 revisi UU ASN yang akan dilakukan. Ia berharap Parlemen melanjutkan Prolegnas termasuk menyelesaikan revisi UU ASN. Tak hanya itu, Eko juga menyoroti permasalahan krusial yang dihadapi para honorer yakni belum adanya izin daftar inventarisir masalah.
“Permasalahan krusial Pemerintah belum mau mengeluarkan izin daftar inventaris masalah. Itu persoalan hingga saat ini, padahal Pemerintah sudah mengeluarkan Surat Perintah Tiga Menteri untuk segera menyelesaikan tenaga honorer, tapi pemerintah justru membuat aturan sendiri. Ini benar – benar mendzolimi tenaga honorer khususnya K2. Pemerintah harus adil,” pungkasnya. [ina]

Tags: