Perlindungan Pekerja Migran Dibahas di Abu Dhabi Dialoque Ke-VI

Menaker Ida Fauziyah seusai menghadiri pertemuan ke VI tingkat Menteri Tenaga Kerja anggota Negara Pengirim (Colombo Process) dan Negara Penerima Tenaga Migran (Sixth Abu Dhabi Dialogue Ministerial), Selasa (26/10).

Jakarta, Bhirawa.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pertemuan Abu Dhabi atau Abu Dhabi Dialogue (ADD), merupakan momentum tepat bagi pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memberdayakan para Pekerja Migran. 

“Hal ini juga sebagai tindak lanjut arahan Presiden, terkait pentingnya isu perlindungan dan pemberdayaan para pekerja Migran, yang merupakan salah satu fokus utama pemerintah,” ujar Ida Fauziyah, Selasa (26/10). Seusai menghadiri pertemuan ke VI tingkat Menteri Tenaga Kerja anggota Negara Pengirim (Colombo Process) dan Negara Penerima Tenaga Migran (Sixth Abu Dhabi Dialogue Ministerial), selama 2 hari (26 s/d 27/10/2021) di Dumai – Persatuan Emirat Arab.¬†

Forum Menteri negara anggota ADD, merupakan pertemuan reguler, yang diadakan 2 tahun sekali. Tahun 2021 ini digelar di Persatuan Emirat Arab, sebagai Ketua dan digelar secara hybrid. Dua tahun lalu, dilaksanakan forum konsultasi ADD ke V, yng diketuai Sri Lanka. Ketua periode 2 tahun ke depan, akan dipegang Pakistan pada ADD ke VII.

Dalam sesi pembukaan dengan Ketua Persatuan Emirat Arab, Menaker Ida mengusul kan 4 hal yang perlu disepakati antara negara pengirim dengan negara penerima. Untuk mencapai migrasi yang aman dan adil. Pemerintah Indonesia (cq Kemnaker), merupakan salah satu pemrakarsa terbentuk nya Forum Colombo Process.

Usul pertama Menaker Ida, adalah; mendorong peningkatan kondisi kerja bagi pekerja Migran perempuan. usul kedua, berbagi informasi pasar kerja dan mendorong pengakuan ketrampilan. Ketiga, mendorong pemanfaatan teknologi dalam tata kelola penempatan dan migrasi yang cepat, transparan, akuntabel dan aman. Usul keempat mendorong pengembangan  managemen internasional. Terkait migrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari negara asal, negara transit dan negara tujuan.

“Pada agenda adopsi Joint Ministerial Declaration yang akan dilaksanakan 27 Oktober 2821, Indonesia akan mendorong komitmen para anggota ADD. Untuk menyepakati penting nya perlindungan pekerja Migran yng menjadi kepentingan bersama dalam mewujudkan migrasi yang adil, tertib dan aman. Serta meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja Migran dan keluarganya,” papar Menaker Ida.

ADD merupakan forum perhimpunan 12 negara pengirim dan 6 negara penerima pekerja Migran, dan 2 negara peninjau. Ke 20 negara anggota ADD, adalah; Afganistan, China, India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Indonesia. Sedang negara penerima adalah, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Malaysia. serta 2 negara peninjau yakni Swedia dan Swiss. (ira).

Tags: