Perlu Dukungan Politik untuk Jalankan Program Prioritas di Sidoarjo

Foto Ilustrasi

Sidoarjo, Bhirawa
Usaha untuk membangun sarana dan prasarana di Kab Sidoarjo tak akan berjalan mulus selama Pemkab dan DPRD tidak memiliki pemikiran yang sejalan. Sehingga ada beberapa program prioritas yang masih di awang-awang dan menunggu itikad baik eksekutif dan legislative untuk menjalankannya.
Pemkab mempunyai keinginan besar membangun PLTSa (Pusat Listrik Tenaga Sampah) di Jabon, membangun Gedung Terpadu 17 lantai, RSUD Barat. Namun keinginan itu tidak mendapat respon sejumlah besar anggota dewan. PLTSa tidak dikehendaki karena dinilai memakan anggaran besar. Gedung Terpadu juga ditolak. RSUD Barat yang diharapkan Pemkab akan dibangun dengan pola KPBU juga ditolak. Dewan menyetujui dibangun RSUD dengan anggaran APBD.
Anggota Fraksi PKB/Ketua Komisi C DPRD, M Nasih, ya itulah kalau ‘Kene karep, kono nggak karep (Pemkab berkeinginan, dewan tidak ingin) akhirnya tak ada titik temu dari kedua belah pihak. Mengelola Kab Sidoarjo tidak seperti mengelola daerah lain yang mempunyai modal alam gunung dan pantai. Harus ada yang diunggulkan. Membangun PLTSa dan Gedung Terpadu adalah untuk memberi benefit yang bisa dibanggakan.
Sebenarnya kalangan wakil rakyat tak keberatan bila Pemkab membangun Gedung Terpadu di bawah 9 lantai, tetapi sialnya keluar moratorium pemerintah pusat yang melarang membangun Gedung Terpadu.
Menanggapi itu, Nasih, mengatakan, ”keinginan itu jangan magak (tanggung, red). Agar Sidoarjo mempunyia kelebihan dibanding daerah lain. Master plan Gedung Islamic Center akan dibangun di eks Gedung DPRD. Dan gedung DPRD akan diintegrasikan dengan Kantor Pemkab di dalam Gedung Terpadu. Gedung kesenian sudah tersedia di gedung serba guna di Jalan Lingkar Timur. Gedung SSC yang dikerjakan empat tahun ini, menunggu perbaikan pagar dan gapura. Setelah itu tuntas.
Nasih yakin, bila program berjalan dengan mulus maka Kab Sidoarjo akan menjadi pioner bagi daerah lain untuk mencontohnya. Namun sayang, akhirnya gigit jari karena tidak mendapat dukungan wakil rakyat. Hal ini sangat disayangkan, padahal APBD Sidoarjo 2019 akan mencapai Rp5 triliun.
Dibanding daerah lain, pembanggunan Sidoarjo memang stagnan. Kantor bupatinya juga terbilang bangunan Jadul (Jaman Dulu), Kantor Dinkes juga tidak layak. Sidoarjo juga tidak mempunyai Gedung Islamic Center maupun gedung kesenian. Empat tahun lalu Pemkab mulai membangun gedung serba guna atau SSC. Namun hingga sekarang belum selesai.
Persoalan macet di jalan nasional seperti Aloha, Gedangan belum terselesaikan. Membangun Frontage Road dari Waru hingga Buduran sepanjang 9 km, masih tersendat-sendat selama 6 tahun hingga 7 tahun ini. [hds]

Tags: