Libatkan Tokoh Agama-Pimpinan Adat Kembangkan Ekonomi Perbatasan

Bersama Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Ketua Dewan Riset Daerah Jatim, Prof Dr Hotman M Siahaan, bahwa saat ini Provinsi Jatim saat memaparkan materi tentang pengentasan kemiskinan.

Jakarta, Bhirawa.
Pengelolaan infrastruktur dan pengembangn ekonomi di perbatasan perlu melibatkan tokoh agama dan Pimpinan Adat. Disamping peranan aktif Pemda (Pemerintah Daerah) setempat khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) lokal.
”Dari penelitian Puslitbang KPT pada 2017 didapati koneksi ekonomi antara masyarakat lokal dengan pendatang belum menyambung. Namun pembangunan PLBT (Pos Lintas Batas Negara) bisa membuktikan di perbatasan, Indonesia telah mencipta kan pertumbuhan ekononomi secara nyata,” ungkap Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (KPT) KemPUPR, Rezeki Paranginangin dalam diskusi teknis dengan tema Kawasan Perbatasan: Antara Harapan dan Kenyataan di KemenPUPR, kemarin (21/11).
Rezeki Paranginangin lebih jauh, penelitian PKPT pada 2017 di tiga kawasan perbatasan, yakni di Entikong-kabupaten Sanggau (Kalimantan), di Sebatik- Kab Nunukan(Kalimantan), keduanya berbatasan Malaysia dan di Mota’ain, Kab Belu di perbatasan Timor Leste. Menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk dukungan sektor lain agar tercipta trickle down effect. Rekomendasi yang ditawarkan antara lain, hilirisasi/industri olahan komodi tas lokal (lada dan karet) untuk memberi value added, ketika dijual domestik maupun kenegara tetangga dan kerjasama Government to Community berbasis agropastoral.
”Anggaran kawasan perbatasan sebesar Rp20 triliun pada 2017, digunakan untuk menggerakkan roda ekonomi agar tercipta kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujar Rezeki.
Disebutkan, pembangunan masif kawasan perbatasan telah dilakukan sejak 2015. Ada tujuh PLBN Terpadu yang telah dibangun. Yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat. PLBN Mota’ain, Motamasin dan WINI di provinsi NTT dan PLBN Skouw di provinsi Papua. Tahun 2018-2019 akan dilanjutkan pembangunan sembilan PLBN baru.
”PLBN terpadu merupakan pos pemeriksaan lintas batas orang dan barang yang keluar masuk melewati batas wilayah NKRI. Fungsi utama PLBN berupa kePabeanan (Custom), keImigrasian (Immigration), Karantina (Quarantine)dan Keamanan (Security),” papar Rezeki.
Pengentasan Kemiskinan di Jatim Mengalami Perlambatan
Ketua Dewan Riset Daerah Jatim, Prof Dr Hotman M Siahaan, kini Provinsi Jatim memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tingkat nasional. Namun, Provinsi Jatim masih menyumbang 16,6% masyarakat miskin dari total masyarakat miskin nasional.
Jika di tingkat Nasional tingkat kemiskinan sebesar 10,64%, di Jatim sendiri masih sebesar 11,77%. Bahkan menurut Dosen salah satu perguruan tinggi ternama di Surabaya ini, laju pengentasan kemiskinan di Jatim pada 2009 sampai dengan 2017 mengalami perlambatan.
Hal ini sampikan Prof Hotman dalam seminar strategi pengentasan kemiskinan daerah dan kegiatan pengukuhan Tim Koordinasi dan Pokja penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab Tuban di Geung Koorpri Komplek Pendopo Krido Manunggal Tuban (21/11).
Begitu juga di Kab Tuban, yang juga tidak jauh berbeda, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapat prioritas. Ketua Dewan Riset Daerah Jatim berharap, dengan adanya hasil yang mungkin kurang memuaskan, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pembangunan kedepan agar lebih baik.
”Saya percaya pemerintah akan mampu mengatasinya dan berbuat yang terbaik,” kata Prof Hotman.
Ditempat yang sama, Direktur Pusat Tekhnologi Inovasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PTID-BPPT), Ir Atang Sulaeman MSi menegaskan, penguatan SIDa merupakan salah satu pendekatan pembangunan untuk mengakselerasi tema pembangunan inovatif yang memiliki fokus tertentu.
”Penentuan tema yang tepat, tentunya akan menghantarkan masyarakat Tuban yang semakin sejahtera,” kata Atang Sulaeman. [ira.hud]

Tags: