Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Prof. Achmad Erani Yustika, bersama Drs. Luthfy Latief, M.Si, memapar penguatan ekonomi masyarakat perdesaan berbasisn SDA dikawasan pesisir. [syamsudin/bhirawa]
Pamekasan, Bhirawa
Wilayah pesisir bersifat dinamis dan rentan perubahan lingkungan proses alami maupun aktivitas manusia sehingga pengurangan kualitas lingkungan, pengurangan ikan, kehilangan biodiversitas, pertumbuhan penduduk dan kerentanan bahaya alam.
Dari kondisi itu, perlu penguatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam melalui lokakarya yang digelar Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
Kegiatan bersama Kantor Staf Presiden dan KNTI (Komite Nelayan Tradisional Indonesia, yang pesertanya Kepala Desa, Nelayan dan Pengurus KNTI dari kabupaten Gresik, Lamongan, Surabaya dan Kab Pamekasan, sebanyak 70 orang.
Kadis Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kab Gresik, Drs. Indah Safiana, M.M, menyambut baik kegiatan dari pusat ini, semoga diikuti niat yang tulus oleh para Kepala Desa dan nelayan, bersama-sama mengindentifikasi untuk perbaikan ekonomi masyarakat pedesaan di wilayah pesisir.
“Mengidentifikasi persoalan dihadapi masyarakat pesisir itu, selain tercipta kemandirian di Desa. Dan bantuan pemerintah pusat tepat sasaran maupun keperuntukannya,” tambah Safiana.
Dirjen Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan (PKP), Drs. Luthfy Latief, M.SI, sekaligus membuka lokakarya menegaskan, kegiatan berkenaan UU No. 6 Tahun 2014, ttg Desa dan selaras program Nawacita, untuk menumbuh-kembangkan kawasan perdesaan, khusus wilayah pesisir dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
“Indentifikasi problimatik di kawasan pesisir dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan agar permasalah dihadapi nelayan bisa dipecahkan. Terpenting lagi, kebijakkan pemerintah melalui Kementerian KKP selaras kebutuhan masyarakat pesisir,” tambah.
Agus Dasuki, dari Perwakilan Nelayan menyatakan, tiga masalah dihadapi masalah. Yaitu cuaca ekstrim, pasca tangkap sulit dipasarkan dan modal. “Dukungan modal, hendak bantuan pemerintah tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat. Jangan nelayan diberi bantuan sapi atau mesin jahit. Ini bukan keperuntukannya,” ujarnya.
Acara di aula Azana Sapta Nawa Resort, Gresik, Jumat-Sabtu (3-4/8) dilanjutkan paparan materi dari nara sumber Kemendes, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemen KKP, Staf Kordinator Presiden dan Komite Nelayan Trasional Indonesia (KNTI) [din]
