Perlu Pengukuran IKM Tingkat Kelurahan di Surabaya

DPRD Surabaya,Bhirawa
Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan masyarakat(IKM) di kota Surabaya, perlu pengukuran di tingkat kelurahan. Pengukuran IKM di tingkat kelurahan ini perlu mengingat ujung tombak layanan publik berada di tingkat pemerintahan ini.
“Salah satu hasil reses saat bertemu dengan masyarakat adalah munculnya keluhan akan pelayanan di kelurahan. Kelurahan pada faktanya memang ujung tombak pelayanan publik, karenanya saya meminta agar di 2015 ini mulai ada pengukuran IKM di tingkat kelurahan, kalau tidak bisa semua ya sampling dulu lah misalnya 30 kelurahan, anggaran insyaallah kita support”, papar Fatkur Rohman, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya.
Ini tersampaikan saat hearing pembahasan RAPBD 2015 Kota surabaya di Komisi A yang menghadirkan Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana,dra. Dewi wahyu wardani, M.Si. Dan sebagaimana di tahun 2014, salah satu program bagian Ortala di tahun 2015 adalah pengukuran IKM (indeks Kepuasan Masyarakat) yang dilakukan di tingkat Kecamatan dan IKM di Puskesmas.
Sesuai definisinya, IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Kabag Ortala, Dewi Wahyu wardani menyatakan siap jika memang itu kehendak masyarakat karena pada hakekatnya pengukuran IKM ini juga dalam rangka evaluasi pelayanan dan membuat rekomendasi perbaikan pelayanan yang kurang baik. [gat]