Perlu Regulasi Camat Sebagai PPAT Tingkat Pertama

3-racPemprov Jatim, Bhirawa
Sertifikasi tanah hingga kini masih saja menjadi permasalahan yang selalu saja terjadi diantara  kalangan masyarakat dengan Badan Pertanahan Nasional. Permasalahan tersebut dijumpai dalam hasil penelitian yang dikembangkan peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim.
Dalam seminar penelitian kali ini, terdapat salah satu rekomendasi jangka pendek yang diajukan peneliti asal Balitbang Jatim, Amir HT mengungkapkan perlunya regulasi memberlakukan camat sebagai PPAT khusus permohonan pertama sertifikat tanah masyarakat.
“Sebab masyarakat sendiri kurang paham kalau mendaftarkan tanah yang pertama kali, namun ada beberapa notaris yang dimintai membuat akte. Sering diimbau kalau tanah belum bersertifikat aktenya harusnya melalui camat, karena camat yang mengetahui seluk beluk daerah setempat,” katanya dalam pemaparan hasil penelitiannya, Kamis (4/12).
Selain itu, ia juga mengusulkan rekomendasi mulai dari penerapan standar pelayanan minimal hingga peningkatan pelayanan berbasis citizen charter yang dapat dikembangkan dengan sistem pelayanan satu atap atau satu pintu.
“Penyederhanaan pelayanan sertifikat juga bisa ditempuh dengan berbagai strategi. Diantaranya masa pengumuman yang sebelumnya 60 hari bisa disederhanakan menjadi 30 hari, asalkan bekerjasama dengan berbagai pihak. Utamanya perangkat daerah camat (PPAT), lurah/kades, hingga dinas informasi komuniasi di daerah serta media,” paparnya.
Ditambahkan Amir, kalau ke depannya upaya sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah harus terus dilakukan. “Berupaya mengubah mindset masyarakat bahwa akte atau SPPT PBB bukan bukti kepemilikan. Sertifikat adalah aset bernilai ekonomi. Perlu lebih intens program nasional dengan pengurusan sertifikasi massal yang bisa mengundang ketertarikan masyarakat. Daripada mengurus sendiri namun tidak tahu dan tidak memahami akhirnya berujung banyaknya pengeluaran biaya melalui biro jasa dan lainnya,” katanya.
Saat ini, lanjut Amir,  BPN sebenarnya juga sudah melakukan peraturan one day service untuk pengecekan sertifikat. Sayangnya belum optimal, karena banyak daerah dimana data base, tanah negara, dna tanag masyarakat tidak diketahui luas dan jumlahnya yang belum disertifikat.
“Disini perlu aksi tindak pemetaan validasi data, luas, jumlah tanah negara yang belum sertifikat dan luas jumlah tanah masyarakat yang belum sertifikat,” katanya.
Terkait permasalahan patok yang seringkali menjadi konflik, Amir juga mengatakan, sebelum camat membuat akte jual beli, hibah, atau keperluan masyarakat yang lain terkait tanah sudah dilakukan dengan dihadiri perangkat desa dan pihak yang tanahnya berbatasan.
Dikatakan Amir, ketika bertandang di lima BPN yang ada di lima kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian. Ternyata, rata-rata pelayanan yang diberikan sudah cukup baik. “Program BPN dengan Layanan Sertifikasi Tanah Untuk Rakyat (Larasita) harus lebih dioptimalkan lagi untuk semua wilayah kerja BPN,” katanya.
Sementara Kabid Pemerintahan Balitbang Jatim, Dr Turmudzi SH MM MBA mengatakan, dari hasil penelitian tersebut diharapkan administrasi pertanahan ke depan akan semakin baik. “Adanya keluhan ketidak beresan, keterlambatan, dan biaya yang tak terjangkau bisa menjadikan evaluasi bagi pihak terkait seperti BPN agar segera melakukan upaya terbaik dalam pelayanannya,” katanya.
Ia mencontohkan, seperti Kabupaten Banyuwangi yang menyikapi dengan menyiapkan tiga mobil khusus pelayanan administrasi pertanahan sebagai upaya pemenuhan pelayanan keburuhan masyarakat dibidang pertanahan yang bisa masuk ke seluruh pelosok desa. “Hal ini bisa dicontoh kabupaten/kota  lainnya,” tandasnya. [rac]

Tags: