H Sungkono di dalam penjelasan Empat Pilar Kebangsaan, kemarin. [hadi suyitno/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Semua elemen masyarakat perlu dilibatkan dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, harus ada gerakan terstruktur dan masiv mensosialisasikan empat pilar di tengah kerawanan ekonomi, akibat kesenjangan sosial serta banyaknya kepentingan negara adidaya untuk menggerus sumber daya alam Indonesia.
Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, H Sungkono, saat Hari Minggu (19/2) lalu melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, mengingatkan tugas sosialisasi tidak akan efektif bila hanya dijalankan anggota DPR/DPRD. Cakupan masyarakat yang perlu diberi pemahaam soal UUD 45, bhinekaa Tunggal Ika, pentingnya menjaga dan mengamankan NKRI sangat luas.
Bila berbicara nasionalisme, maka itu berarti mulai masyarakat dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai dinamika didalamnya. Setiap elemen yang menginginkan Indonesia ini menjadi negara kuat ekonomi dan politiknya, maka tokoh masyarakat seperti ustad, kiai, dosen, guru dan semua tokoh harus bersama-sama melakukan sosialisasi terhadap Empat Pilar Kebangsaan. Ia menyayangkan hilangnya pelajaran pengalaman Pancasila dari kurikulum sekolah.
”Zaman dulu itu ada pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila), ada P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) tetapi kenapa sekarang dihapus. Padahal itu merupakan basic dari pendidikan budi pekerti dan pengamalan pancasila,” ujarnya.
Ada pula pelajaran serupa yang digerakkan di lingkungan pondok pesantren. ”Diakui atau tidak, siswa sekolah saat ini sedikit sekali memahami makna empat pilar wawasan kebangsaan. Karenanya, pemahaman itu perlu kembali dihidupkan, melalui kurikulum pendidikan yang ada,” jelas Sungkono di hadapan ratusan peserta sosialisasi.
Saat ini tidak hanya para siswa, kebanyakan masyarakat umum masih kurang begitu faham, pentingnya menerapkan wawasan kebangsaan pada kehidupan sehari-hari. Padahal tujuan dari penguatan empat pilar ini, demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
”Dengan masyarakat tetap kondusif, maka persatuan Indonesia akan semakin kuat,” terang Sungkono.
Selain pentingnya sosialisasi empat pilar, yang perlu dicermati dan segera dicarikan solusi tegas, adalah masalah kesenjangan sosial dan penegakan hukum yang belum berkeadilan. Pasalnya, jika kesenjangan sosial dan penegakan hukum masih terjadi antara si miskin dan si kaya , maka akan menjadi jalan masuk faham faham yang bisa memecah persatuan bangsa.
”Hukum dan keadilan sosial, harus sejajar penerapannya kepada siapapun. Jangan sampai ada ketimpangan hukum di masyarakat, karena akan menjadikan keresahan,” ulasnya.
Menurut politisi Dapil Sidoarjo – Surabaya ini, dengan semakin tipisnya kesenjangan sosial dan kesenjangan hukum itu, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, akan bisa terpenuhi.
”Semakin kecil kesenjangan sosial itu, maka semakin sedikit kemiskinan di masyarakat kita. Dan imbasnya masyarakat tidak akan termakan oleh ajaran kiri yang bisa merusak sendi – sendi bernegara kita,” tutup Sungkono. [hds]
