Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat meluncurkan Kampung KB di RW XII Sidotopo Jaya Kecamatan Semampir, Kamis (4/8).
Whisnu Mulai Belajar Memimpin Surabaya
Surabaya, Bhirawa
Desas-desus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang semakin riuh. Permintaan maaf wali kota perempuan pertama di Surabaya dalam sambutan sekaligus launching kampung Keluarga Berencana (KB) di Balai RW XII, Sidotopo Jaya Kecamatan Semampir, Kamis (4/8) menuai kontroversi. Pasalnya, permintaan maaf di hadapan warga tidak seperti biasanya, seakan-akan izin pamit meninggalkan Surabaya.
Risma dalam sambutannya menyampaikan imbauan kepada masyarakat, terutama warga Sidotopo Jaya agar lebih memerhatikan tumbuh kembang anak. Hal ini berkaitan dengan masih sedikitnya warga yang peduli membawa anaknya ke Posyandu untuk menjalani vaksin polio.
Risma juga mengimbau agar orangtua lebih memperhatikan aktivitas anak di luar sekolah. Karena masih banyak anak-anak yang menyalahgunakan waktu sekolah untuk pergi ke tempat-tempat seperti warnet.
Wali kota yang mendapatkan berbagai penghargaan ini memang sedang diwacanakan maju di Pilgub DKI Jakarta 2017. Ia juga meminta kepada orangtua untuk mengawasi anak-anak dalam menggunakan media sosial.Di penghujung sambutannya, Risma mengucapkan permintaan maaf yang tidak biasa.
“Mohon maaf kalau ada tutur kata saya atau perbuatan saya yang tidak berkenan. Ini habis-habisan, hari terakhir-terakhir, sudah habis juga. Saya mohon maaf, atas nama pribadi dan keluarga, serta mungkin staf aparat pemerintah kota, mulai dari kelurahan, camat, staf kelurahan dan kecamatan, sampai kepala dinas, kalau ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan,” ujarnya.
Saat ditanya terkait namanya diusung PDIP ke Pilgub DKI, Risma langsung tidak mau berkomentar. “Wes ojok takon aneh-aneh (Sudah jangan tanya aneh-aneh, red),” kata Risma sambil menuju mobilnya.
Permintaan maaf ini menimbulkan multi tafsir. Hal ini berkaitan dengan wacana pencalonan Risma dalam Pilgub DKI Jakarta pada 2017 oleh PDI Perjuangan. Meskipun, sampai saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan belum mengumumkan keputusan siapa yang akan diusung.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan Khusnul Khotimah yang hadir dalam launching tersebut mengatakan, permintaan Risma di penghujung acara itu memang bisa ditafsirkan berbeda.
“Karena kalau konteksnya permintaan maaf di penghujung syawal, akhir syawalnya kan kemarin (Rabu, red). Hari ini sudah masuk 1 Dzulkijah,” ujarnya.
Dia memaklumi kalau akhirnya pernyataan maaf Risma itu ditafsirkan berbeda oleh berbagai media. Karena dalam sambutannya, Risma memang membicarakan masalah pertumbuhan anak-anak.
Sementara, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Surabaya Didik Prasetiyono mengatakan, berkaitan dengan permintaan maaf Risma ini, DPC PDI Perjuangan menolak untuk berkomentar.
“Kami di DPC PDI Perjuangan Surabaya menolak berkomentar, karena hal ini sangat sensitif dan merupakan ruang prerogatif DPP PDI Perjuangan,” katanya.
Pria yang biasa dipanggil Dikdong ini mengatakan, sampai kemarin belum ada perintah apapun dari DPP PDI Perjuangan kepada Risma berkaitan Pilgub DKI Jakarta.
Whisnu Mulai Belajar Memimpin Surabaya
Jika Wali Kota Tri Rismaharini maju mencalonkan diri sebagai cagub DKI Jakarta, maka aturan UU Pilada No 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa ia harus mundur. Konsekuensinya, maka Wakil Wali Kota Surabaya akan naik jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya menggantikan Risma. Selanjutnya mekanisme yang akan berjalan adalah adanya pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Surabaya Mohammad Mahmud mengatakan aturan dalam UU Pilkada menyebutkan bahwa nanti jika Risma mundur, Wakil Wali Kota yang saat ini menjabat yaitu Whisnu Sakti Buana akan secara otomatis naik jabatan. “Ya tentu pak WS akan naik sebagai Wali Kota Surabaya,” kata Mahmud.
Lalu bagaimana dengan jabatan Wakil Wali Kota yang nantinya kosong, Mahmud menjelaskan nanti akan ada mekanisme pemilihan lanjutan. Namun dirinya menegaskan bahwa yang akan mengisi jabatan tersebut adalah tetap partai pemenang dalam pilkada sebelumnya, yaitu PDIP.
Mekanisme tersebut dijelaskan Mahmud, yakni partai di tingkatan DPC akan menjaring nama-nama yang akan diajukan untuk mengisi jabatan sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. “Maksimal DPC menyerahkan sebanyak dua nama ke pemkot yang akan dicalonkan. Baru oleh pemkot dua nama itu dibawa ke dewan untuk disidang paripurnakan,” ulas Mahmud.
Jadi sebanyak 50 anggota dewan akan melakukan pemilihan secara langsung untuk memilih dua nama yang telah diajukan oleh PDIP nantinya sebagai calon Wakil Wali Kota. Baru setelah itu akan ada pelantikan Wakil Wali Kota Surabaya yang terpilih oleh gubernur.
“Kalau siapa yang akan mengisi itu hak dari PDIP sendiri yang menentukan. Tentunya mereka sudah punya peta siapa yang akan kemungkinan menggantikan,” jelas Mahmud.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yaitu Bukhori Imron sangat mendukung jika Risma maju dan Whisnu Sakti Buana yang menjabat sebagai Wali Kota Surabaya yang baru. Sebab kalau dari pengalaman berpolitik Whisnu Sakti (WS) dianggap sangat berkompeten. Ia pernah menjabat sebagai anggota dewan Surabaya, Wakil Ketua Dewan Surabaya, dan anggota Dewan Jawa Timur, dan lebih lagi WS juga sudah pernah menjadi Wakil Wali Kota Surabaya sebanyak dua kali periode.
“Whisnu Sakti Buana adalah putera daerah terbaik Surabaya. Menurut saya kalau Surabaya diteruskan oleh beliau maka Surabaya justru semakin berkembang,” ulas Bukhori. Selain itu menurutnya Surabaya tidak akan kehilangan pemimpin yang baik karena Pemkot Surabaya dilanjutkan oleh orang tepat yaitu Whisnu Sakti Buana. [geh]
