Foto: ilustrasi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Kabar gembira pagi para petani Jatim yang selama ini kesulitan mendapatkan pinjaman modal. Sebab 2015 nanti Pemprov Jatim bakal mendirikan bank khusus petani yang diberinama Bank Tani.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, pendirian Bank Tani ini mendesak untuk segera dibentuk. Apalagi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 nanti, petani Jatim harus bisa bersaing dengan produk-produk pertanian asal negara-negara Asia Tenggara. Untuk itu, petani harus mendapatkan tambahan modal dengan mudah dan tak memberatkan.
“Bank Tani yang akan kita bentuk nanti bukan hanya untuk petani saja. Tapi akan berkembang untuk para peternak, pelaku usaha perkebunan serta pelaku ekonomi di sektor kehutanan,” kata Soekarwo ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (21/10).
Agar Bank Tani ini bisa mudah dijangkau para petani khususnya yang ada di daerah pelosok, bank ini nantinya akan didirikan di pedesaan dengan memanfaatkan kantor Bank UMKM, yang saat ini sudah berdiri di seluruh kecamatan di Jatim. Oleh karena itu, nantinya tak ada alasan petani tak dapat modal dengan alasan sulit menjangkau tempat pemodalan.
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, meski berbentuk bank, Bank Tani ini tidak akan berdiri utuh seperti bank konvensional. Karena, sesuai saran dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Bank Tani akan masuk dalam susunan manajemen Bank UMKM.
“Contohnya seperti di Bank Jatim. Jika Bank Jatim memiliki Bank Syariah, maka Bank UMKM nantinya memiliki Bank Tani,” kata mantan Sekdaprov Jatim.
Sebagai langkah awal pendirian Bank Tani ini, Pemprov Jatim dalam APBD 2015 mendatang juga akan melakukan penyertaan modal sebesar Rp 200 miliar bagi Bank UMKM. Karena sifatnya adalah membantu petani, maka Bank Tani ini rencannya hanya akan membebankan bunga 6 persen per tahun di sektor pinjaman.
“Masa pinjaman di Bank Tani juga akan menyesuaikan pola pertanian. Misalnya untuk pinjaman tanam padi masa pinjamnya adalah tiga bulan,” kata dia.
Pakde Karwo yakin, selain bisa membantu petani, Bank Tani ini juga akan menguntungkan. Dia mencontohkan pendirian Bank UMKM yang penyertaan modalnya hanya Rp 200 miliar, saat ini asetnya sudah mencapai Rp 1,7 triliun.
“Kenapa Bank UMKM untung, karena meski bunganya hanya 6 persen, tapi kan bayarnya mingguan jadi uangnya terus muter dan bunganya cepat. Berbeda dengan bank konvensional yang masa pembayarannya satu bulan sekali,” ujarnya.
Akhirnya Melunak
Terkait pendirian Bank Tani yang dimasukkan dalam Bank UMKM, Komisi C DPRD Jatim akhirnya melunak. Dalam hearing bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, diputuskan untuk tetap membahas Bank Tani dalam pembahasan RAPBD 2015. Adapun alokasi dana penyertaan modal yang diajukan oleh Pemprov Jatim sebesar Rp 200 miliar.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio menilai bahwa anggaran Rp 200 miliar untuk Bank Tani mendesak untuk dilakukan. Alasannya, program tersebut dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraannya.
Terkait Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal yang semula
dipersoalkan, Renville mengaku tidak ada masalah, karenanya sifatnya hanya revisi dan hanya ada penambahan pasal untuk program yang dimaksud. “Meski hanya menambah pasal. Prosesnya tetap sesuai aturan. Mulai dari penyampaian nota penjelasan gubernur, pandangan umum fraksi, jawaban eksekutif, pembahasan di komisi dan pendapat akhir fraksi. Nah, untuk proses ini tidak memerlukan waktu lama,”tegasnya, Selasa (21/10).
Renville menolak bahwa sikapnya dianggap berubah pasca pertemuan dengan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo Senin malam lalu. Baginya, semua yang dilakukan oleh DPRD tak lebih dari perjuangan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq juga menampik bahwa ada pengkondisian di Gedung Negara Grahadi terkait pendirian Bank Tanu. Pertemuan dengan Gubernur Soekarwo, kata Thoriq hanyalah silaturahim biasa, untuk penyelarasan RAPBD yang kini dibahas di DPRD. “Kami diundang untuk penjelasan RAPBD. Mana-mana saja yang dianggap belum dipahami bersama dibahas di situ. Nah, akhirnya semua menjadi gamblang. Sebab yang menyampaikan, gubernur langsung,”dalih politisi PKB ini.
Terkait pertemuan non formil di Grahadi?Thoriq tidak mempersoalkannya. Bahkan lanjut dia, di forum tidak resmi itu, eksekutif bisa leluasa menjelaskan secara detil tentang program yang akan dijalankan.
“Kalau formal di gedung DPRD kan hanya sepotong-sepotong. DPRD bertanya dan gubernur menjawab. Nah, kalau seperti tadi malam (kemarin) berbeda sekali. Pak Gubernur menjelaskan langsung kepada kita. Ini adalah cara baru yang bagus. Sehingga ini harus dibuat rutin,”akunya. [iib,cty]
