Permudah Warga Urus Administrasi Kependudukan Tiga Kecamatan Dataran Tinggi

Trenggalek, Bhirawa
Diupayakan mulai bulan Oktober mendatang tiga Kecamatan di Kabupaten Trenggalek akan dipermudah untuk mengurus administrasi Kependudukan. Karena Komisi I DPRD Trenggalek telah membahas keberadaan UPT Dispendukcapil bersama Instansi terkait dalam APBD Perubahan tahun 2018, Senin (17/9)
“Rapat Komisi tadi membahas KUA PPAS kemarin, karena ada usulan kegiatan tambahan. Karena jika akan masuk APBDP perlu klarifikasi kembali untuk melihat apakah sudah masuk apa belum,” ucap Sukadji Ketua Komisi I DPRD Trenggalek
Seperti yang dikatakan Sukaji politisi kawakan dari partei Golkar, ada beberapa kegiatan yang harus segera ditindaklanjuti berdasarkan kebutuhan masyarakat, seperti segera berdirinya UPT Dispendukcapil yang akan memberikan layanan langsung kepada masyarakat utamanya di tiga kecamatan yakni Kecamatan Panggul, Watulimo dan Munjungan.
“Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan itu harus membutuhkan anggaran dan itu merupakan prioritas kebutuhan masyarakat kita. Bisa digambarkan jika dari tiga kecamatan tersebut akan mengurus KTP harus menempuh jarak sekitar 30-50 kilometer, maka akan membutuhkan biaya untuk bekal dan waktu yang terbuang,” jelasnya
Maka jika nanti dilayani di UPT maka masyarakat yang jauh dari pusat kota akan menerima pelayanan yang maksimal.
“UPT nanti sama seperti Dukcapil, untuk pegawainya sendiri jika dimungkinkan akan mengambil dari pegawai Dukcapil saat ini. Untuk kebutuhan pegawainya nanti akan diambil 4 pegawai, satu untuk Kepala posisi eselon 4B yang punya hak untuk menandatangani dokumen nantinya,” papar Sukadji
Nanti keputusan ada pada Bupati serta kepegawaian Pemda untuk mengambil oper untuk mengisi. Kedepan UPT harus berdiri sendiri namun harus tetap melekat di kecamatan.
“Karena jika terpisah dari kantor kecamatan pelayanan masyarakat menjadi bolak balik dan kurang efisien. Maka bagaimanapun nanti kantor baru UPT tersebut harus berada dilingkup kantor kecamatan,” tutur Ketua Komisi I
Sementara ini menurut Sukadji, agar berjalan masih numpang dulu dikantor kecamatan.Dengan target bulan oktober ini harua sudah bisa diterapkan dan dimulai. Sedangkan untuk kelengkapannya tentunya menunggu pelaksanaan APBDP untuk menunjang sarana dan prasarananya,” pungkas Sukadji (wek)