Pernikahan Usia Dini di Kab Banyuwangi Diklaim Turun

Pernikahan Usia DiniBanyuwangi, Bhirawa
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi melansir angka pernikahan usia dini di kabupaten setempat menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Fakta ini seiring kian gencarnya sosialisasi untuk mereduksi pernikahan dini yang melibatkan lintas instansi seperti PKK, penyuluh KB, KUA, guru BP sekolahan, hingga perguruan tinggi. ”Memang kami masih temukan pernikahan usia dini di masyarakat, tapi sekarang cederung turun,” kata Kepala BPPKB Banyuwangi, Muhamad Pua Jiwa, disela-sela pembekalan penundaan perkawinan usia dini, Rabu (3/12).
Mengutip data dari Kantor Kementerian Agama Banyuwangi, Pua Jiwa mengatakan total jumlah pernikahan hingga Oktober 2014 sebanyak 10.086 pasang jiwa. Dari angka itu, pasangan nikah usia di bawah 20 tahun terdata 17,30%. Pua mengklaim jumlah ini menukik turun ketimbang 2-3 tahun lalu yang masih tercatat 20% hingga 22% dari rata-rata 11 ribuan pasangan nikah tiap tahun. ”Kita terus upayakan sehingga prosentasenya menurun. Karena pernikahan dini berpengaruh terhadap total angka kelahiran,” ujarnya.
Bagi perempuan idealnya usia perkawinan minimal 21 tahun dan 25 tahun bagi laki-laki. Saat pasangan menginjak batasan usia ini, kata Pua, dinilai sudah siap secara fisik, mental, ekonomi, dan reproduksi. Ketika usia matang juga mencegah perceraian karena faktor ekonomi. ”Wanita siap untuk melahirkan dan menyandang status ibu. Biasanya kalau dibawah 20 tahun resikonya tinggi, bayi bisa lahir prematur, pendarahan dan kematian pada ibu dan bayi, perceraian ini karena belum siap menikah dan faktor ekonomi,” katanya.
Pernikahan yang tidak terkendali juga berpengaruh pada kebutuhan rumah. Tingginya permintaan rumah menyebabkan kian masifnya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan. Di Banyuwangi, ia masih melihat dalam 1 keluarga terdapat lebih dari tiga anak. Jika bonus demografi dan angka kelahiran tidak dikendalikan, Pua menilai ibarat senjata makan tuan bagi Banyuwangi. Ia mencatat setiap tahun ada 23 ribu bayi lahir dengan asumsi 1.923 bayi lahir tiap bulan dan 63 bayi lahir tiap hari. Adapun angka kematian penduduk Banyuwangi rata-rata 200an jiwa setiap tahun.
Ia mengkalkulasi butuh cost benefit untuk pendidikan dasar sebanyak Rp 4,5 juta per jiwa tiap tahun. Belum lagi kesehatan dasar membutuhkan biaya Rp 5 juta per tahunnya. ”Tidak seimbang. Artinya pemda harus menganggarkan Rp 218 miliar hanya untuk orang tua dan bayi,”  ia mengingatkan.
Kepada peserta pembekalan, Pua juga membekali tentang pentingnya 1.000 hari pasca bayi lahir atau masa keemasan. Menurut dia, usia di bawah 5 tahun ibarat membangun pondasi untuk tumbuh kembang anak. ”Pertumbuhan otak anak umur 0-1 tahun. 80 persen perkembangan otak didukung oleh protein, hewani dan nabati. Jadi bunya dikasih makan lalu memberikan asi ke bayi,” kata Pua lagi.
Perihal kepesertaan KB, ia mengklaim saat ini 252 ribu dari 300 ribu pasang usia subur mengikuti program KB. Mereka terus memakai kontrasepsi hingga 15-20 tahun. Peserta KB suntik masih mendominasi. Disusul implan dan pil. ”Vasektomi masih minim karena rendahnya tingkat penerimaan masyarakat. Butuh proses, kami memakai testimoni dari peserta yang berhasil vasektomi,” Pua melanjutkan. [nan]

Tags: