Foto: ilustrasi
Malang, Bhirawa
Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf yang juga salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan jika semua pihak boleh mengawasi penggunaan dana muktamar NU ke-33 yang akan dihelat di Jombang tahun ini.
Menurutnya pihaknya tidak mempermasalahkan jika ada pihak manapun yang ingin mengawasi penggunaan dana muktamar. Hanya saja urainya, ada sesuatu yang tidak pas jika pelaksanaan muktamar belum dimulai sudah diawasi.
“Semuanya boleh mengawasi dana muktamar, tapi ini kan agak lucu belum apa-apa kok sudah diramaikan, diawasi. Panitia saat ini masih sedang melakukan persiapan pelaksanaan muktamar,”tukas Gus Ipul, panggilan karibnya di sela mendampingi Menkop RI, Selasa (21/4).
Pihaknya menjelaskan, saat ini persiapan muktamar di Jombang, masih belum tuntas. Ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan oleh panitia. Jadi jalannya menuju muktamar masih panjang .
Secara rinci Gus Ipul menjelaskan, bahwa anggaran yang diberikan Pemprov Jatim kepada panitia dalam hal ini PBNU, semuanya akan dikelola oleh PBNU. Namun tidak semua dana yang diajukan bisa disetujui.
“Prosesnya kan begini, berapa kebutuhan yang diajukan oleh panitia, terus dibicarakan antara Pemprov Jatim dengan DPRD, berapa dana yang disetujui itu disesuaikan dengan kemampuan APBD 2015. Dana itu yang akan digunakan untuk muktamar, tidak bisa langsung mengajukan mendadak, langsung diberi, semuanya harus melalui mekanisme,”tuturnya.
Untuk diketahui Pemprov Jatim memberikan dana untuk muktamar NU senilai Rp 4,9 miliar. Namun demikian, lanjutnya, kebutuhan panitia tidak semuanya bisa dipenuhi, karena kebutuhan panitia sangat banyak. Pemprov Jatim hanya memberikan anggaran sesuai dengan yang ada di APBD.
Sedangkan semua pengelolaan anggaran itu dilakukan oleh PBNU. Makanya jika ada yang ingin melakukan pengawasan, kata Gus Ipul silakan dilakukan pada saat pengadaan kebutuhan muktamar. Karena anggaran nantinya akan digunakan untuk kelengkapan muktamar seperti menyewa tenda, pembelian kasur dan bantal, makan peserta dan beberapa kebutuhan lainnya.
Sangat Minim
Sementara itu pro dan kontra terkait anggaran yang diambilkan dari APBD Jatim sebesar Rp 4,9 miliar terus mewarnai pelaksanaan muktamar NU ke-33 di Jombang pada Agustus mendatang. Termasuk banyaknya kader PKB yang masuk dalam kepengurusan muktamar tak luput dari kritikan dari sejumlah elemen.
Menanggapi masalah ini, Ketua DPW PKB Jatim A Halim Iskandar hanya tersenyum saja. Menurutnya sesuai aturan setiap organisasi kemasyarakatan (ormas) mendapatkan bantuan berupa dana hibah. Namun untuk besarannya tergantung dari besar kecilnya ormas. Sementara itu, dana bantuan APBD Rp 4,9 miliar tidaklah sebanding dengan jumlah peserta muktamar yang total mencapai 50 ribu orang dan secara nasional jumlah warga nahdliyin mencapai 80 juta. Begitupula dengan dipilihnya empat ponpes dalam pelaksanaan muktamar, dikarenakan empat ponpes tersebut dipimpin para kiai besar yang notabene yang melahirkan NU.
“Jujur saja dana Rp 4,9 miliar sangat kecil dibanding dengan jumlah peserta muktamar yang mencapai 50 ribu orang dan jumlah warga nahdliyin sekitar 80 juta orang se-Indonesia. Apalagi panitia akan menanggung biaya transportasi, akomodasi serta konsumsi, bisa dibayangkan berapa anggaran yang dibutuhkan, tentunya mencapai ratusan miliar. Namun demikian panitia akan bekerja keras memenuhi angaran sebesar itu,”tegas pria yang juga Ketua DPRD Jatim ini, Selasa (21/4).
Bagaimana dengan adanya kekhawatiran bantuan hibah itu disalahgunakan dan perlu dilakukan audit, menurut Halim bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan terkesan fitnah. Pasalnya, semua bantuan hibah yang diambilkan dari APBD sudah otomatis dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan begitu tidak perlu dilakukan audit, termasuk dalam penggunaan anggaran tersebut yang jelas sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan muktamar NU yang dilaksanakan selama lima hari.
Sementara terkait dengan besarnya kader PKB yang duduk di kepengurusan muktamar, menurut Halim karena PKB merupakan ‘anak’ dari NU. Jadi tidak ada salahnya PKB ingin membesarkan dan menyukseskan muktamar NU. “Jadi wajarlah kalau kader PKB banyak duduk di kepengurusan muktamar,”paparnya. [mut,cty]
