Foto: ilustrasi
Insentif Rendah dan Belum Terdata
DPRD Jatim, Bhirawa
Persoalan Guru madarasah diniyah (Madin) masih menjadi persoalan tersendiri di Pulau Madura. Persoalan intensif yang perlu ditingkatkan lagi, serta masih banyak guru madin yang belum terdata menjadi persoalan yang dikeluhkan.
“Reses yang saya lakukan ternyata persoalan guru madin masih banyak muncul. Intensif yang diberikan pemerintah provinsi dirasa masih kurang serta masih banyak guru madin yang belum menerima karena belum terdata,” kata Mahud anggota DPRD Jatim Fraksi PDI perjuangan, yang berangkat dari daerah pemilihan Madura, setelah menggelar reses, Minggu (3/3).
Menurut Mahud, intensif bagi guru madin dirasa masih kurang, bila di hubungkan dengan tugas para guru madin dalam memberikan pengajaran akhlak pada para muridnya. banyak diantara mereka yang meminta agar pemerintah propinsi jatim bisa memberikan tambahan terhadap intesif mereka.
“Apa yang diinginkan mereka bisa dimaklumi, mengingat tugas mereka juga tidak ringan. Menyiapkan generasi yang berakhlak. Tidak ada salahnya bila hal ini diperhatikan dan direspon agar intensif mereka bisa ditambah kedepannya,’ ujarnya.
Selain permintaan kenaikan intensif para guru madin, dalam reses yang dilakukan, lanjut Mahud, pihaknya juga menemukan data, masih banyak guru madin di madura yang belum terdaftar dan masuk data penerima intensif dari peemrintah propinsi yang selama ini sudah dianggarakna di APBD jatim.
Dari data yang ada kata Mahud, masih ada ribuan guru madin di madura yang belum terdaftar dan terdata, Mereka rata rata berada di daerah daerah pedesaan dan kepulaun yang ada di madura.
“Kalau jumlah madrasahnya saya ada ribuan, maka yang belum terdata jelas mencapai ribuan. ini tidak boleh dibiarkan dan harus egera dilakukan pendataan kembali oleh instansi berweang agar mereka bisa mendapatkan hakl mereka sebagai guru madin,” katanya.
Sementara itu untuk menunjang keberadan sekolah sekolah madrasah yang ada di pulau madura serta untuk mengimbangi program doble ttack pemerintah propinsi terhadap Madura, anggota DPRD jatim yang duduk di klomisi C DPRD jatim ini, juga meminta pemerintah propinsi memperhatikan infrastruktut bangunan untuk sekolah sekolah madrasah yang ada di Madua.
Lanjut mahud, masih banyak gedung sekolah madrasah dan ruang ruang kelas yang tidak layak pakai namun masih digunakan untuk proses belajar mengajar. yang ini cukup memprihatinkan.
“Mereka pengelola sekolah madarash banyak yang telah menyampaikan ke saya. karena keterbatasan anggaran di pemerintah kabupaten yang ada di madura. Maka stu satunya cara ya lewat pemerintah propinsi. Kedepan dalam penganggaran hal ini harus dimasukkan. baik di perubahan APBD jatim 2018 maupun pembahasan murni APBD jatim 2019,’ pungkasnya.
Terpisah, salah satu guru madin, Solohin mengaku upah yang diterimanya per bulan Rp250 ribu tidak cukup untuk membiayai istri dan dua anaknya. Tak heran pulang mengajar dirinya harus mengayuh becak untuk tambahan penghidupan mereka.
“Kalau tidak disambi begini, mana cukup uang segitu. Apalagi bahan pangan pada naik semua. Karenanya saya minta pemerintah peduli dengan guru madin, yang notabene upahnya sangat tak manusiawi,”terangnya. [cty]
