Sesmenko Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menunjukkan surat Persetujuan Kelanjutan Proyek SPAM Umbulan yang telah ditandatangani Bupati Pasuruan, Rabu (13/7).
Pemprov, Bhirawa
Mega proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang sempat mandek 43 tahun, kini sudah ada titik terang kelanjutan pembangunannya. Hal ini setelah ditandatanganinya Surat Persetujuan Kelanjutan Proyek SPAM Umbulan dari Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yang diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penyerahan surat persetujuan ini pun disaksikan langsung Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian RI Lukita Dinarsyah Tuwo di Ruang Rapat Mahakam Lantai III Gedung Ali Wardhana, Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Rabu (13/7).
Penyelesaian proyek ini merupakan langkah maju dari Rapat Koordinasi Tindak Lanjut untuk Percepatan Proyek SPAM Umbulan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution. Menko Perekonomian menyepakati untuk menyelesaikan proyek SPAM Umbulan dengan melakukan financial closing dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) SPAM Umbulan pada 21 Juli 2016 mendatang di Kantor Kemenko Perekonomian RI Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Soekarwo mengatakan proyek SPAM Umbulan sudah diawali pembahasannya sejak 1973 silam. Namun pihaknya baru menangani dan terus melakukan upaya penyelesaian masalah SPAM Umbulan sejak 2015. Pada Januari 2015 telah dilakukan Viability Gap Fund (VGF) dan Agustus 2015 baru dilakukan lelang.
“Akhirnya selama 43 tahun sejak 1973, proyek SPAM Umbulan tuntas hari ini (kemarin). Praktis SPAM Umbulan ini ditangani sejak 2015. Hari ini juga sudah ditandatangani semua baik dari Pemkab Pasuruan maupun Pemprov Jatim,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo yang sumringah menunjukkan Surat Persetujuan Kelanjutan Proyek SPAM Umbulan yang ditandatangani dan distempel basah oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.
Pakde Karwo menjelaskan, penyelesaian SPAM Umbulan ini sangat penting karena berkaitan dengan pelayanan publik di bidang air minum, bukan hanya air bersih. SPAM Umbulan ini dapat menghasilkan 4.000 liter per detik. Proyek ini dapat melayani kebutuhan air minum yang berkualitas bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya pada 3 kabupaten dan 2 kota yakni Kab Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya. Proyek ini diharapkan dapat selesai pada 2019.
Sementara itu, Menko Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan proyek SPAM Umbulan ini penting dan prestisius. Jika diurut ke belakang, proses ini sudah ada sejak 1973-an atau 40 tahunan yang lalu. “Buat kita ini proyek penting. Sudah ada proses selama 40 tahun. Kalau tidak diselesaikan segera, ini menjadi hal yang tidak benar,” tegasnya.
Menurut Darmin, pola Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KKPBU) SPAM ini merupakan proyek pertama yang tersulit karena melibatkan banyak kabupaten/kota.
Senada dengan Menko Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, KPPBU SPAM ini bisa menjadi lesson learned, menjadi pola ke depan. Pola KKPBU ini bisa menjadi template untuk berbagai proyek infrastruktur lainnya seperti SPAM di daerah lain, listrik, jalan tol dan sebagainya.
“Kalau ada kasus seperti ini yang melibatkan daerah. Tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Paling tidak bisa diputuskan di tingkat dirjen,” katanya.
Pola kerjasama melalui KKPBU ini, lanjut Sofyan Djalil, juga bisa menjadi alternatif untuk menampung dana hasil tax amnesty untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur seperti listrik, air, rumah sakit (teaching hospital), dan sebagainya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menjelaskan pihaknya telah menandatangani surat persetujuan kelanjutan proyek SPAM Umbulan ini sebagai persyaratan untuk Kementerian Keuangan dalam mengeluarkan VGF. “Jadi pada prinsipnya Pemkab Pasuruan mendukung. Saya menyampaikan poin-poin yang ditekankan DPRD Kabupaten Pasuruan. Semua dipenuhi oleh kementerian dalam rapat tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, hasil rapat sebelumnya yang dilaksanakan di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat pada 22 Juni 2016 yang lalu, telah disepakati solusi sharing pembiayaan yang disampaikan Gubernur Soekarwo. Adapun solusinya yakni sharing pembiayaan baik dari APBN Pusat dari Kementerian PU, APBD Pemprov Jatim, APBD Pemkab Pasuruan. Sehingga hal tersebut tidak terlalu memberatkan APBD Kabupaten Pasuruan.
Usulan solusi tersebut ditanggapi positif Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis H Sumadilaga, serta Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Gubernur Soekarwo, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan perwakilan dari Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo. [iib]
