Pemprov Jatim, Bhirawa
Kabupaten Tulungagung menjadi yang pertama mencairkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap I di Jatim. Sebanyak 1.829 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 37 desa di Kabupaten Tulungagung menerima pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Dana Desa, Senin (18/1).
Secara simbolis, bantuan BLT Dana Desa senilai Rp 300.000 yang diberikan setiap bulan selama 2021 itu diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim Mohammad Yasin kepada perwakilan KPM warga Desa Jatidowo dan Desa Buntara Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, Senin (18/1).
“Realisasi pencairan pertama di Jatim ini di Kabupaten Tulungagung. Kalau di Madiun dananya sudah masuk ke kas desa tapi belum realisasi ke KMP,” kata Mohamad Yasin dalam sambutannya.
Peruntukan Dana Desa sesuai dengan Permendes 13 tahun 2020, pertama diprioritaskan untuk mendukung 18 point Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Diantaranya yang paling utama selain pembangunan fisik desa yakni mendukung kebiasaan hidup baru masyarakat di masa pandemi Covid-19.
“Jangan untuk dibelikan rokok, tapi untuk memenuhi kebutuhan gizi di tengah pandemi, seperti beli menu makanan sehat, vitamin, masker dan sejenisnya,” terang Yasin.
Prioritas kedua untuk pembangunan ekonomi warga deaa yang terpuruk pasca pandemi Covid-19. Yasin mengimbau agar warga memanfaatkan BLT Dana Desa untuk berbelanja di desa perputaran uang tetap berada di desa. “Kalau bisa berbelanja tetap di desa jangan belanja di kota, agar uangnya tetap berputar di desa,” ujarnya.
Di Jatim, total dana desa tahun ini mencapai Rp 7,659 triliun, meningkat Rp 89 miliar dibanding 2020 sebesar Rp 7,570 triliun. Beberapa persen diantaranya dialokasikan untuk BLT. Jumlah KPM penerima BLT dana desa untuk tahun 2020 tercatat lebih dari 8.860 KPM.
Tahun ini pihaknya sedang menginventarisir jumlah KPM karena belum semua desa melalukan verifikasi data KPM. “Karena angka kemiskinan sejatinya sangat dinamis, bisa berubah setiap saat,” ucapnya.
Dana Desa tahun ini disalurkan dalam 3 tahap, 2 kali 40 persen dan 20 persen. Khusus desa dengan status mandiri hanya 2 tahap yakni 60 persen dan 40 persen. [gat]
